saef
Saefuddin Zuhri bersama masyarakat saat reses.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Perkembangan pemukiman di kota Samarinda lebih cepat dari penyediaan infrastruktur. Sedangkan penyediaan infrastruktur selalu tertinggal karena terbatasnya dana, baik oleh Pemerintah Kota Samarinda maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Kaltim, H Saefuddin Zuhri saat bertemu masyarakat yang tinggal di Jalan S Parman (Ruhui Rahayu) Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Makroman, Kecamatan Sambutan, Sempaja Barat dan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara dalam kegiatan reses Masa Sidang IV DPRD Kaltim.

Menurutnya, aspirasi yang masuk dari masyarakat dari tahun ke tahun memang masih terkait soal penyediaan infrastruk meliputi, jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, hingga layanan lainnya seperti sekolah, bantuan sarana dan prasarana pertanian. “Soal pembiayaan infrastruktur ini seluruh anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilahan (dapil) Samarinda selalu memperjuangkan dibantu pemprov melalui bantuan keuangan. Cuma perkembangan pemukiman begitu cepat karena tingginya pertumbuhan penduduk,” ucap Saefuddin.

Bantuan keuangan dari pemprov melalui aspirasi anggota dewan, untuk infrastruktur porsinya 60 persen, sisanya yang 40 persen peruntukannya untuk pertanian, kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, dan lainnya. Seluruh aspirasi masyarakat itu, selain disampaikan saat reses, juga harus dimasukkan pemerintahan kecamatan dalam Musrenbang dan diteruskan dalam Musrenbang kota. “Mekanismenya seperti itu,” tambahnya.

jalan
Jalan lingkungan yang rusak di Samarinda dikeluhkan warga melalui media sosial.

Saefuddin menambahkan, perkembangan kawasan permukiman yang paling pesat, tapi belum diimbangi penyediaan infrastruktur umumnya berada di Kecamatan Sambutan, Samarinda Utara, dan Palaran. Permukiman baru tumbuh dengan  sendirinya, dan memang ditiga kecamatan tersebut masih banyak tanah masih kosong.

“Anggota dewan bisa memperjuangan bantuan pendanaan infrastruktur tersebut, tapi juga dalam jumlah terbatas karena harus dibagi-bagi agar semuanya kebagian. Jadi kedepan perlu Pemkot Samarinda memetakan infrastruktur permukiman yang dibantu pendanaannya oleh Pemprov dan mana didanai Pemkot,” katanya.

Apabila dua tahun lalu ruas jalan lingkungan yang sudah diupgrade kondisinya jadi mantap melalui semenisasi sebanyak 3000 ruas jalan, kini ruas jalan lingkungan baru kondisinya belum mantap juga bertambah akibat perkembangan permukiman. “Jadi ibaratnya selalu kejar-kejaran, cuma infrastrukturnya selalu dibelakang,” ungkap Saefuddin. (001)

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *