Perkuat Data di Seluruh Sektor Pembangunan

aa
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono sependapat dengan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik bahwa perkuat data di seluruh sektor pembangunan di Kaltim, sehingga bisa membuat perencanaan pembangunan lebih baik, dan bila ada permasalahan sudah ada data yang akurat sebagi pedoman mengatasi masalah.

“Terkait dengan pengendalian inflasi, data kebutuhan pangan di semua kabupaten/kota kita harus punya, begitu prakiraan kenaikan kebutuhan pangan,” kata Sapto Setyo Pramono pada Niaga.Asia,  Minggu (03/12/2023).

“Tugas masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengudate data,” sambungnya.

Menurut Sapto, seluruh stakeholder tidak boleh lengah terutama dalam menjaga inflasi yang ditargetkan.

“Kalau tahun ini inflasi di Kaltim bisa dikendalikan dikisaran 3%, tapi tahun depan ini kita belum tau. Harus sama-sama menjaga agar inflasi tidak sampai melampaui target,” katanya.

Hal yang paling penting, menurut Sapto, perlunya dilakukan pendetailan ulang data sebagaimana disampaikan oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik beberapa waktu lalu. Kaltim harus memulai big data yang seharusnya mewakili seluruh Kalimantan Timur dengan sistem SJJ dan lain sebagainya.

Data yang detail bisa jadi alat untuk bisa mengetahui sejauh mana ketimpangan  perekonomian, tingkat kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Pemprov harus punya data secara mandiri walaupun ada data pembanding dari BPS. Disitu yang harus kita pikirkan. Kita mengentaskan stunting, kita harus tau bagaimana sebaran masyarakat kita, bayi kita, angka kelahiran,” tegasnya.

Sapto juga mengatakan, DPRD Kaltim selalu siap untuk bersinergi, karena sudah menjadi tugas bersama antara kabupaten/kota dengan provinsi bagimana mengatasi masalah pembangunan, seperti masalah mengatasi stunting, bagaimana posyandu itu terstruktur dengan baik masuk di dalam bidang Kesehatan.

“Ketika kita fasilitasi, kita juga harus maksimalkan. Artinya pendataan itu harus berawal dari sistem itu dulu. Intinya kembali ke pendataan, pembenahan birokrasinya yang penting,” tandasnya.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: