Persoalan Rempang, Kapolri: Diselesaikan Secara Musyawarah

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. (Foto Humas Polri)

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan persoalan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mengedepankan musyawarah. Forum rembuk antara masyarakat, BP Batam, serta pemerintah pusat akan terus dilakukan.

“Untuk penyelesaian terkait masalah relokasi sesuai dengan arahan pak presiden saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif,” ungkap Kapolri di Jakarta, Kamis (14/9/23).

Kapolri mengingatkan, PSN-Eco City di Rempang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat Batam. Selain itu, dampaknya juga akan dirasakan Indonesia.

“Pulau Rempang akan di bangun menjadi salah satu PSN yang tentunya di situ akan membuka lapangan kerja yang luas dan tentu manfaatnya multiplayer, efeknya pasti ada bagi Batam sendiri dengan membuka lapangan kerja yang baru yang membuka ruang bagi para pekerja untuk bisa bekerja. Di satu sisi devisa negara, hal-hal lain yang tentunya ini menjadi kebaikan buat Indonesia khususnya,” jelas Kapolri.

Terkait dengan peristiwa bentrok beberapa waktu lalu, Jenderal Sigit menyatakan masih dilakukan antisipasi hingga kini. Terdapat penambahan 4 satuan setingkat kompi (SSK) yang diperbantukan ke Rempang.

Jenderal Sigit menjelaskan, sebelum adanya pematokan wilayah, komunikasi dengan masyarakat untuk relokasi sudah disosialisasikan. Namun, beberapa pihak memang belum memahaminya, sehingga timbul aksi protes.

Tak hanya itu, terdapat beberapa isu yang menjadi provokasi berujung bentrokan. Kemudian, Polri dengan sigap menindaklanjutinya dengan mengerahkan personel. Dijelaskan Jenderal Sigit, aksi anarkis terjadi meski anggota kepolisian sudah bertahan. Akhirnya, sejumlah anggota mengalami luka.

“Di sisi lain karena ada mis komunikasi isu-isu di lapangan belum tuntas agar tugas kita semua untuk cepat penuntasannya dengan upaya-upaya pendekatan yang persuasif bersifat sosialisasi edukasi dan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya,” ungkap Jenderal Sigit.

Sumber: Tribaratanews. Polri | Editor: Intoniswan

Tag: