BALI.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut sustainable finance merupakan hal yang penting dalam memastikan transisi energi bersih berjalan secara terjangkau dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam Press Briefing “Seminar on Financing Transition in ASEAN” pada Kamis (30/03). Turut hadir pula dalam acara tersebut Noorrafidah Sulaiman (Chair ASEAN Taxonomy Board), Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK), dan Febrio Kacaribu (Kepala BKF Kemenkeu).

Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia seluruhnya berkomitmen untuk mencapai net-zero emission. Dengan lansekap energi yang sangat kaya baik dari energi fosil (minyak, gas, dan batubara) dan juga energi terbarukan (panas bumi, air, angin, dan matahari), komitmen Indonesia terus menguat.

“Pemerintah Indonesia juga sudah memperkuat NDC (Nationally Determined Contribution) dari 29 menjadi 32,1%,” ujar Menkeu.

Menkeu mengatakan, hal yang paling berisiko dari pensiunnya batubara adalah kebutuhkan akan pembiayaan yang besar. Ia menyebut, banyak lembaga keuangan biasanya memperlakukan pembiayaan transisi dari batubara sebagai pembiayaan kotor dan karena itulah mereka tidak bersedia membiayainya.

Selain itu Menkeu membahas ASEAN Taxonomy yang menerima pembiayaan transisi dari kategori green dan amber. Hal tersebut merupakan yang pertama di dunia dan memberikan kejelasan akan klasifikasi dan juga cara mengukurnya.

“Dan lebih penting lagi ini akan memberikan kepastian bagi sektor keuangan untuk melihat proyek ini yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan”, pungkasnya.

Sumber: Biro KLI Kementerian Keuangan | Editor: Intoniswan

Tag: ASEAN