SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik secara digital menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, daftar alokasi TKD, bagi hasil pajak daerah (BHPD) dan bantuan keuangan 2024 kepada seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Selasa (12/12/2023).
“Kita bersyukur karena dana alokasi transfer ke Kaltim untuk tahun 2024 kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan anggaran ini berkonsekuensi pada naiknya kesejahteraan masyarakat,” ungkap Akmal Malik saat diwawancara wartawan usai penyerahan DIPA.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M Syaibani melaporkan, alokasi APBN untuk Kaltim sebesar Rp 83,8 triliun.
“Total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 44,8 triliun. Dimana belanja tertinggi untuk fungsi ekonomi sebesar Rp20,97 triliun,” sebut Syaibani dalam laporannya.
Kemudian, alokasi untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp12,87 triliun. Sedangkan dari jenis belanja, maka belanja modal memiliki porsi terbesar mencapai Rp37,45 triliun.
“Alokasi TKD TA 2024 untuk Kaltim sebesar Rp 38,9 triliun, terdiri porsi DBH Rp28,59 triliun, DAU Rp6,4 triliun, DAK Fisik Rp 0,8 triliun, DAK Non Fisik Rp 2,23 triliun, Dana Desa Rp 0,79 triliun dan Insentif Daerah Rp0,11 triliun,” terang Syaibani.
Menurut Akmal, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) fungsinya bukan semata alokasi distribusi, tetapi lebih pada fungsi prosperity atau mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, tegas Akmal, alokasi anggaran harus berbanding lurus terhadap peningkatan indikator makro ekonomi dan pembangunan di Kaltim.
“Kita berharap kenaikan angka-angka ini berkontribusi terhadap naiknya indikator makro yang ada dalam RPJMD dan RKPD 2024-2026 yang telah kita susun bersama,” tegasnya.
Akmal menilai, kenaikan alokasi anggaran ini merupakan satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kaltim karena telah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Karena itu, ia berharap agar pengelolaan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, terutama untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam.
“Bagi kita ini adalah berkah bagi Kalimantan Timur. Tinggal bagaimana membuat kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena kita ingin anggaran ini menimbulkan output yang jelas di masyarakat,” ujarnya.
Akmal menegaskan bahwa, pengalokasian anggaran ke semua kabupaten dan kota ini tentunya tetap mengutamakan asas keadilan. Sehingga bisa menimbulkan dampak pembangunan yang merata di semua wilayah.
“Bapak Presiden mengingatkan bahwa, setiap rupiah yang digunakan harus mampu memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Penulis: Teodorus | Editor: Intoniswan
Tag: APBN