PALANGKARAYA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph menyayangkan potensi besar sumber daya alam perkebunan sawit di Kalteng  tidak termanfaatkan dengan baik, karena minimnya hilirisasi sawit. Hal ini dibuktikan dengan hanya adanya tiga perusahaan sawit yang aktif.

“Nah kita, sangat berharap agar ada dorongan dari Pemerintah Pusat untuk membuat regulasi dan dibantu Pemerintah Provinsi untuk menjadikan produk-produk sawit yang cukup banyak kebunnya di Kalteng ini, mereka akan bisa menyiapkan pabrik dan industri agar produk-produk hilirisasi ini menjadi bahan jadi yang juga punya nilai tambah kedepannya,” jelas Willy saat ditemui Parlementaria usai melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat lalu.

Dijelaskan Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, bahwa melalui hilirisasi kelapa sawit ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO). Sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan di Indonesia.

“Bahwa dengan ini kita ingin agar pemerintah dalam hal ini tegas terutama yang mengeluarkan perizinan terutama tentang Hak Guna Usaha (HGU) dan juga perizinan kelapa sawit yang ada saat ini. Karena yang menjadi harapan kami agar para investor juga bisa mentaati aturan-aturan yang ada, seperti analisa dampak lingkungan yang tentu juga sangat berat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya kalau memang terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat,” pungkas Willy.

Kunjungan Kerja Reses Komisi VII Palangkaraya dilaksanakan guna mendorong optimalisasi sawit, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dimana salah satunya melalui penerapan aspek ‘Environmental, Social, and Governance’ (ESG).  Peningkatan nilai tambah industri kelapa sawit bagi masyarakat, dan Pemerintah juga harus terus mengembangkan industri hilir kelapa sawit.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mitra Komisi VII DPR RI di antaranya Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Kepala BRIN adalah pengawasan kinerja sektor industri hilir kelapa sawit.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII yang dipimpin oleh Anggota Komisi VII Mukhtarudin ingin memastikan perkembangan sektor industri hilir kelapa sawit secara nasional. Karena industri hilir kelapa sawit di Kalteng belum optimal, karena masih berfokus pada produksi ‘Crude Palm Oil’ (CPO) dari Tandan Buah Segar (TBS).

“Kita akan mempersiapkan, tidak lanjut dari pada pertemuan malam ini antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan BRIN, dengan pelaku usaha untuk membuat Roadmap untuk kedepannya, dalam rangka untuk optimalisasi sawit khususnya di Kalimantan Tengah. Sehingga apa yang diperlukan seperti regulasi, aturan dan insentif, kita akan mempersiapkannya untuk meningkatkan hilirisasi sawit,” tutur Mukhtarudin saat membuka agenda tersebut.

Diketahui, Pemerintah Indonesia mendorong kebijakan hilirisasi kelapa sawit. Kebijakan ini berpotensi penting demi meningkatkan perekonomian negara melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, peningkatan devisa ekspor, hingga memperluas lapangan pekerjaan.

Sebab itu, mewakili Komisi VII DPR, Mukhtarudin berupaya menggali informasi terkini tentang perkembangan dan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan pengusahaan sektor kelapa sawit. Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan akan menyerap aspirasi dari asosiasi kelapa sawit setempat sekaligus pemerintah daerah yang akan ditindaklanjuti bersama para Anggota Komisi VII DPR dengan mitra terkait.

“Dengan catatan kita, hilirisasi ini dimana infrastruktur di Kalimantan Tengah ini masih belum optimal sehingga ini membuat investor tidak membuat hilirisasi banyak di Kalimantan Tengah, kedepannya lebih baik hulunya dan hilirnya tetap di Kalimantan Tengah saja untuk distribusi ke Internasional,” tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: Sawit