aa
Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis 213 srtifikat tanah wakaf di Masjid Ar-Rahman, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jatim, Jumat (4/1) siang. (Foto: Oji/Humas)

PONOROGO.NIAGA.ASIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan tanah wakaf juga tidak lepas dari sengketa khususnya setelah pemberi wakaf meninggal dunia, dan tanah yang diwakafkan tidak segera diurus sertifikatnya.

“Dulunya enggak ada masalah tapi belum pegang sertifikat, enggak ada masalah. Tetapi begitu tanah yang ada di situ harganya satu meternya Rp120 juta, karena harga tanah sudah Rp120 juta ahli waris mulai ngutik-ngutik. Nah masalah, enggak pegang sertifikat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 213 sertifikat tanah wakaf di Masjid Ar-Rahman, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jatim, Jumat (4/1) siang.

Di tempat lain, lanjut Kepala Negara, juga sama. Dulunya ahli waris enggak ada masalah, karena orang tuanya masih hidup, masih kaya. Nah begitu orang tuanya tidak ada, ekonominya turun, dimasalahkan. “Banyak seperti itu. Saya itu dipikir kalau masuk ke desa, pergi ke kampung itu hanya jalan-jalan, diam-diam? Mendengarkan saya, mendengar. Keluhan mendengar, usulan saya dengar,” ujar Kepala Negara saat menyerahkan sebanyak 213 sertifikat untuk masjid, pondok, dan musala.

Menurut Presiden, kalau sudah pegang yang namanya sertifikat sudah, di situ tertera jelas itu tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Jelas tertera di situ nama siapa jelas, luas jelas, desanya di mana jelas, kelurahannya di mana jelas, sudah. “Mau ngutak-atik dari mana? Sudah tanah wakaf, sudah diwakafkan,” ucapnya.

Presiden menjelaskan, sertifikat tanah wakaf itu sudah diserahkan tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Aceh, Sumatra Barat, NTB, semuanya. Terutama memang diprioritaskan untuk tanah-tanah wakaf yang berkaitan dengan masjid dan musala. “Sekarang kalau sudah pegang seperti ini sudah, saya kira semuanya nyaman, semuanya aman secara hukum karena jelas di situ tertera nama, luas, kepemilikan, status hak hukum atas tanah yang ada,” tutur Presiden Jokowi.

Telah selesaikan 9,4 juta sertifikat

Presiden mengemukakan, pada 2017 lalu dirinya memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil ntuk menyelesaikan 5 juta sertifikat hak atas tanah. Alhamdulillah bisa selesai 5,4 juta. Pada 2018, target dinaikkan lagi 7 juta, telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat.

“Ini kalau kecepatannya seperti ini terus, tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo akan selesai di 2023 ini akan selesai semua. Yang janji Pak Menteri bukan saya,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 2.500 ertifikat hak atas tanah untuk rakyat, di Alun-alun Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jumat (4/1) siang.

aa
Presiden Jokowi berfoto bersama warga saat menghadiri penyerahan 2.500 sertifikat di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jatim, Jumat (4/1) siang. (Foto: Oji/Humas)

Sebelumnya Presiden mengatakan, di seluruh Indonesia harusnya yang disertifikatkan ini semuanya 126 juta sertifikat, tetapi sampai 2015 baru 46 juta. Artinya, masih kurang 80 juta yang belum bersertifikat. Dulu, lanjut Presiden,  dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu setahun produksinya hanya kurang lebih 500.000 sertifikat. Artinya, kalau 80 juta maka nunggunya perlu 160 tahun. “Inilah kembali lagi kenapa sertifikat ini dipercepat,” ujarnya.

Kepala Negara meminta bagi warga yang telah menerima sertifikat agar menyampaikan juga ke tetangga-tetangga yang belum pegang sertifikat, bahwa ini programnya ini berjalan terus. Tahun ini target saya 9juta, tahun depan target saya 11 juta, targetnya naik terus.

“Jadi, yang belum pegang sertifikat nanti tetangga-tetangga yang di kampung ya agak sabar karena memang yang kita urus ini seluruh Indonesia masih 80 juta sertifikat yang harus kita keluarkan banyak sekali,” kata Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil,  Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni.

Sumber: Sekretariat Kabinet

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *