JAKARTA.NIAGA.ASIA – Indonesia akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral, untuk mewujudkan PBB yang fit-for-purpose, arsitektur keuangan internasional yang tangguh dan inklusif, serta memberi ruang bagi kepemimpinan Global South.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Jakarta (10/1/2025).
Membuka PPTM 2025, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa situasi dunia tengah dihadapkan pada krisis yang saling berkaitan, atau polycrisis. Tidak ada kawasan di dunia ini yang sepenuhnya terbebas dari konflik dan ketegangan. Kondisi global juga diperburuk dengan krisis iklim dan tantangan terhadap multilateralisme.
“Ironisnya, di tengah berbagai tantangan, solidaritas dan kerja sama global justru memudar. Multilateralisme seperti kehilangan daya. Hukum internasional dan Piagam PBB semakin tidak dihormati. Arsitektur-arsitektur ekonomi dunia yang tidak lagi sesuai untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan sebagian besar negara-negara global,” ujar Menlu Sugiono.
Menlu Sugiono juga menyampaikan harapannya agar tata kelola global dapat terus relevan. Karena itu, upaya mendorong reformasi ini tetap dilakukan melalui keanggotaan aktif Indonesia di berbagai forum multilateral untuk mendorong perubahan dari dalam.
Dukungan Indonesia terhadap multilateralisme juga tercermin dalam komitmen Indonesia untuk memenuhi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs.
“Indonesia juga on-track dalam memenuhi capaian SDGs, termasuk dalam isu lingkungan dan transisi energi,” tegas Menlu Sugiono.
Terkait isu iklim, Menlu Sugiono menggarisbawahi pentingnya common but differentiated responsibilities dan menyoroti keterbatasan negara-negara berkembang dari aspek kapasitas, kemampuan, dan finansial dalam merespon perubahan iklim.
“Untuk itu, kewajiban negara-negara terhadap perubahan iklim juga tidak bisa dipukul rata. Negara-negara yang maju dan kuat harus membantu dan memberdayakan negara-negara berkembang dalam isu ini”, tambah Sugiono.
Menlu Sugiono menambahkan bahwa Presiden Prabowo akan tetap meneruskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan emisi nol karbon, termasuk melalui pengembangan pasar karbon yang berkeadilan.
Sumber: Kementerian Luar Negeri | Editor: Intoniswan
Tag: Diplomasi