BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa program-program pro rakyat tetap menjadi prioritas utama meskipun ada kebijakan efisiensi dalam pelaksanaan APBN, serta APBD Tahun Anggaran 2025.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang belanja pemerintah.

“Saya sudah tekankan hal tersebut dalam agenda coffee morning hari ini,” kata Rahmad diwawancarai wartawan, Senin 3 Maret 2025.

Dia menerangkan, fokus utama pembangunan tetap pada kepentingan masyarakat, dan efisiensi anggaran tidak akan menyentuh program yang langsung berdampak bagi warga.

“Justru efisiensi dilakukan demi kepentingan rakyat. Jadi kami tidak akan memangkas program yang menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Rahmad menambahkan efisiensi anggaran akan lebih difokuskan pada pengurangan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, pengadaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta bimbingan teknis (Bimtek).

“Kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin akan kami pangkas ke depannya,” terang Rahmad.

Sebagai langkah efisiensi, Pemkot Balikpapan juga mempertimbangkan untuk menggelar lebih banyak pertemuan secara virtual, mengikuti model yang diterapkan saat pandemi COVID-19.

‘Ini namanya digitalisasi, tapi sekaligus bisa menghemat anggaran,” jelas Rahmad.

Terkait kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN (Flexible Working Arrangement atau FWA) yang tengah dikaji oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rahmad mempertimbangkan untuk diterapkan di Balikpapan.

“Kita akan lihat dulu bagaimana implementasinya. Yang jelas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” jelas Rahmad.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi