BONTANG.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi I DPRD Bontang, Raking menyoroti soal angka kemiskinan di Kota Bontang yang masih tinggi.

Menurutnya, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023 yang tinggi sektor tersebut porsinya perlu diperbesar untuk mengurangi angka kemiskinan apalagi sejauh ini belum mengalami penurunan secara signifikan.

“Saya harap supaya pemerintah bisa menggunakan untuk menekan angka kemiskinan karena sangat disayangkan saja anggaran sebesar itu tapi angka kemiskinan di Bontang masih tinggi,” ungkapnya disela Rapat paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Diketahui, Angka kemiskinan di Bontang tahun 2022, menurun. Namun presentase data kemiskinan yang turun itu cukup kecil. Hanya turun 20 jiwa atau setara 0,08 persen dari data warga miskin tahun 2021.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, angka kemiskinan di Bontang 2022 sebanyak 8.390 jiwa atau setara 4,54. Sementara warga miskin tahun 2021 sebelumnya, mencapai 8.410 orang atau setara 4,62 persen.

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menyebutkan banyak masyarakat di Kota Taman ini mengaku sebagai warga miskin. Hal itu bisa terlihat saat penyerahan bantuan dari pusat, namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran pemkot Bontang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan karena data yang digunakan dari Kementerian Sosial.

“Kita lihat saja saat pembagian bantuan di kantor pos. Kebanyakan yang mengantri itu memiliki handphone dan motor. tapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kami tidak bisa melakukan pendataan secara real di lapangan karena semua itu sudah dari Kementerian Sosial dan hasil pendataan mereka lolos dan yang meloloskan itu dari pusat,” ujarnya.

Penulis : Kontributor Niaga Asia, Dahlia | Editor : Intoniswan | Advetorial

Tag: KemiskinanRaking