SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kepala Kantor Wilayah Ditjend Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) M Syaibani, melaporkan, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) di Kaltim sampai dengan akhir September 2024 mencapai Rp25,33 triliun (47,64% dari pagu Rp53,17 triliun), tumbuh sebesar 74,57% yoy.
“Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN,” kata Syaibani dalam rilisnya 24 Oktober 2024.
Menurut Syaibani, Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain IKN 1 & 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara.
Sementara Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung program Pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh KemenPUPR.
“Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan realisasi yang stabil, dengan Belanja Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Kementerian Agama melalui UIN Sultan Aji Muhammad Idris,” ungkap Syaibani.
Transfer ke Daerah
Syaibani juga melaporkan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2024 mencapai Rp26,84 triliun (68,68% dari pagu Rp39,08 triliun). Akumulasi realisasi TKD tumbuh 21,48% secara y-on-y.
“Realisasi TKD tersebut terutama didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Per September 2024 seluruh jenis Transfer ke Daerah sudah disalurkan.
APBD Kalimantan Timur,” katanya.
Realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan September 2024 sebesar Rp34,66 triliun (52,92% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan September 2024 sebesar Rp27,19 triliun (54,04% dari pagu 50,31 triliun).
“Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD sampai dengan bulan September 2024 sebesar Rp26,68 triliun (38,01% dari pagu Rp70,19 triliun),” ujar Syaibani.
Ibu Kota Negara Baru
Menurut Syaibani lagi, progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan September 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 80,75% pagu belanja K/L.
“Alokasi APBN IKN mencapai Rp51,03 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,55%); Kemenhub (0,23%); KLHK (0,18%); serta POLRI (0,04%),” pungkasnya.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kaltim
Tag: apbn 2024