JAKARTA.NIAGA.ASIA – Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna anggaran yaitu seluruh Kementerian dan Lembaga dalam merencanakan, mendapatkan serta mempertanggungjawabkan anggaran, Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut Krisna-Sakti.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, selama ini terdapat 13 kali prosedur yang digunakan terkait birokrasi alokasi anggaran, hingga diluncurkannya aplikasi Krisna-Sakti berhasil disederhanakan menjadi 8.

“Tapi kalau ini menjadi full interoperable dan kemudian menyederhanakan proses-proses yang repetitif itu baru namanya reformasi,” ungkap Sri Mulyani dalam acara “Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja – Sakti”, di Jakarta, Selasa (14/03).

Menteri Keuangan berharap, dengan adanya aplikasi ini dapat mempersingkat waktu dan memperbaiki proses alokasi anggaran secara signifikan. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan reformasi dari regulasi dan birokrasi di lingkungan pemerintahan, meskipun dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Betapa lamanya birokrasi itu berubah dragging that fit. Kakinya tuh berat banget untuk melangkah memperbaiki, nah ini pelajaran yang sangat penting. Yang kita lakukan baik, tapi yang baik itu tidak memadai. Karena rakyat dan negara Indonesia, bangsa Indonesia membutuhkan even your best effort. Your best effort yang terbaik harus bisa dilakukan, bahkan dalam situasi tertentu apa yang kita sudah pikirkan terbaik pun itu juga belum memadai, itu menggambarkan betapa tantangan pembangunan di Indonesia itu luar biasa dan membutuhkan dedikasi semuanya,” ungkap Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dukungan dan dorongan terhadap penyederhanaan seluruh proses alokasi anggaran terus disampaikan oleh Menteri Keuangan. Menurutnya, hal ini agar betul-betul bisa dipergunakan untuk mencapai kemakmuran masyarakat termasuk dalam mengatasi masalah stunting, kemiskinan, dan inflasi di Indonesia.

“Saya sampaikan yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri, bagaimana birokrasi tidak self serving yaitu hanya untuk sekedar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita. Saya berharap ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk perbaikan dan sinkronisasi dua aplikasi yang sangat menentukan semua K/L, karena semua K/L nggak bisa dapat anggaran tanpa masuk ke Krisna dan Sakti,” terangnya.

Menkeu berkomitmen, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bappenas akan terus melakukan upaya untuk memperbaiki pelayanan kepada seluruh K/L agar dapat terwujud perencanaan, pengunaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola secara baik demi masyarakat dan bangsa Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

“Jadi makin kita bisa menggunakan anggaran secara baik pasti masyarakat bisa merasakan manfaat dan perekonomian kita bisa menjadi tumbuh dan memiliki daya tahan dihadapkan pada situasi global yang betul-betul sekarang ini bukan situasi biasa-biasa saja. Turbulensi dan ketegangan serta berbagai kondisi dunia yang tidak mudah masih terjadi, jadi kita juga harus waspada,” tutupnya.

Sumber: Biro KLI Kementerian Keuangan | Editor: Intoniswan

Tag: APBN