SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Abdunnur angkat bicara terkait aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa tidak terkecuali di Samarinda, Senin 18 Februari 2025 kemarin, berkaitan program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai merugikan sektor pendidikan di tanah air.

Dalam demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap Darurat Pendidikan’.

Dengan membawa pengeras suara dan berbagai spanduk penolakan, mahasiswa menyuarakan beberapa tuntutan dalam aksi itu.

Tuntutan pertama, mahasiswa minta pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk mendukung program MBG.

Kedua, penolakan revisi Undang-undang minerba dan terakhir kritik terhadap program MBG yang menjadi program andalan presiden RI Prabowo Subianto.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20 persen dari total belanja negara seperti yang diamanatkan Undang-undang, berpotensi mengalami pengurangan.

Di mana, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,2 triliun. Kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dari Rp57,6 triliun menjadi Rp43,3 triliun dan Kementerian Kebudayaan dari Rp2,4 triliun menjadi Rp1,2 triliun.

Menanggapi adanya efisiensi anggaran tersebut, Abdunnur berpendapat sebaiknya efisiensi anggaran K/L hingga Rp750 triliun ini, jangan mengganggu anggaran untuk sektor lain yang telah ditetapkan.

“Saya pikir semua program bagus, cuman jangan mempengaruhi program lainnya,” kata Abdunnur di Rektorat Universitas Mulawarman Samarinda, Selasa 18 Februari 2025.

Menurut Abdunnur, hadirnya program MBG ini jangan sampai menghilangkan kualitas dan mutu pendidikan secara umum.

“MBG ini sebenarnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan gizi dan kualitas kesehatan, khususnya bagi siswa dan mahasiswa kita,” jelasnya.

Abdunnur berharap pemerintah dapat mengatur anggaran dengan bijak dalam meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat tanpa mengganggu sektor lain, khususnya pendidikan.

“Ke depannya semua program dapat berjalan dengan baik, dan tidak menggangu anggaran dari peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi,” demikian Abdunnur.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: EfisiensiPendidikanUniversitas Mulawarman