Resesi Global Mulai Dirasakan Pengusaha Dan Pekerja

Ilustrasi detikcom

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Sinyalemen Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional bahwa 2023 akan menghadapi ancaman resesi global, sudah mulai bisa dirasakan saat ini oleh para pengusaha dan para pekerja. Pengusaha mengalami penurunan omset dan produksi. Sementara pekerja mulai banyak yang di-PHK dan dirumahkan.

Demikian diungkap Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara saat memberi sambutan pembuka dalam pertemuan dengan Pemda Kabupaten Bogor, para pengusaha, dan para pekerja di Kantor Bupati Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/11/2023).

“Akhir-akhir ini kita mendengar pendapat Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan asing terkait kondisi ekonomi global tahun 2023 nanti diperkirakan akan suram dan bisa terjadi resesi global. Resesi jadi awan gelap dalam perekonomian setiap negara,” kata Dewi.

Saat yang sama pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina belum berkahir. Ini kian memperparah kondisi ekonomi, bukan hanya negara maju, namun juga berdampak pada semua negara termasuk Indonesia.

Dewi melanjutkan, saat ini, terlihat banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pekerja, baik PHK, tidak memperpanjang kontrak, dan pengakhiran PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), terutama di sektor tekstil, manufaktur, akomodasi dan restoran, dan sektor lainnya.

“Pengurangan pekerja ini didominasi serktor tekstile diikuti sektor manufaktur. Ini disebabkan sinyalemen penurunan omset perusahaan dengan penurunan permintaan yang mencapai hingga 50 persen. Perusahaan mengurangi operasional perusahaan dan produksi. Penurunan ini tentu berdampak pada sektor ketenagakerjaan, yaitu pengurangan hari kerja hingga jumlah pekerja,’ imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

Data Kemenaker per September lalu, lanjut Dewi, ada 10 ribu pekerja yang di-PHK. Sementara catatan APINDO pengurangan pekerja khusus di Jawa Barat saja per Oktober hampir 80 ribu. Dan kabupaten Bogor merupakan daerah dengan pengurangan pekerja terbesar, diikuti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Terlebih lagi banyak perusahaan yang belum masuk dalam asosiasi APINDO.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: