SAMARINDA.NIAGA.ASIA –  Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fachlevi,  minta efisiensi anggaran di APBD Tahun Anggaran 2025 tidak menyentuh pada anggaran  program yang bersifat strategis dan berdampak langsung terutama bagi masyarakat. Efisiensi tidak boleh memangkas infrastruktur dan layanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap dipertahankan. Infrastruktur, seperti jalan, irigasi pertanian, pengelolaan sumber daya air (SDA), tentu harus menjadi prioritas,” ujarnya setelah melaksanakan RDP bersama Dinas PUPR Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (24/3).

Menurut politikus Gerindra itu, bidang cipta karya dan pemukiman yang menggunakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) juga harus tetap berjalan.

“Program yang berkaitan dengan pemukiman dan pembangunan wilayah harus kita jaga. Jangan sampai efisiensi malah menghambat pembangunan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Hingga saat ini, rincian program mana saja yang akan terkena efisiensi masih dalam tahap pembahasan internal antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Komisi III DPRD Kaltim berencana memanggil kembali OPD terkait setelah Lebaran untuk mendengarkan paparan langsung mengenai program yang terkena efisiensi serta langkah-langkah yang akan diambil ke depan.

“Rencana efisiensi masih dalam pembahasan internal OPD dan TAPD. Kemungkinan besar, setelah Lebaran kita akan menggelar rapat bersama untuk membahas lebih lanjut,” kata Reza.

Ia juga akan mengundang seluruh mitra kerja Komisi III untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai dampak efisiensi anggaran ini terhadap program kerja masing-masing OPD.

“Kita ingin mengetahui, kira-kira sejauh mana refocusing anggaran berdampak terhadap program-program yang sedang berjalan. Jika ada kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat, tentu akan kita evaluasi,” tegasnya.

Reza menekankan kembali bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan efisiensi ini agar tidak sampai merugikan masyarakat. Pemerintah diharapkan tetap mempertahankan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar warga Kaltim.

“Kami ingin menegaskan bahwa efisiensi anggaran jangan sampai memangkas kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Program infrastruktur dan pelayanan publik harus tetap berjalan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran agar kebijakan efisiensi tetap berada dalam koridor yang benar.

“Kami di Komisi III akan terus mengawal agar efisiensi ini tidak berdampak negatif bagi masyarakat Kaltim. Jangan sampai ada penghapusan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: APBD Kaltim 2025Efisiensi