SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Penyelarasan pembangunan kepariwisataan harus sinergi, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai (memerlukan penyesuaian kembali) dengan tujuan Ripparprov (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi) Kaltim dan Ripparnas (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional), maka rencana pembangunan pariwisata kabupaten/kota perlu disesuaikan kembali.
Plt Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan itu dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Kaltim, Senin (7/2/2022).
Menurut Riza, Pemprov Kaltim mempertimbangkan sektor pariwisata sebagai arah transformasi ekonomi Kaltim ke depan.
“Hal itu sudah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kaltim tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Kaltim Tahun 2022-2025,” katanya.
Penyusunan Ripparprov ini merujuk kepada Ripparnas yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.
Pemprov Kaltim, sebut Riza, untuk mewujudkan pariwisata sebagai arah transformasi ekonomi Kaltim pasca sumber daya alam (SDA) perlu dukungan dari seluruh pihak termasuk legislatif (DPRD Kaltim) dalam hal alokasi anggaran.
“Sektor pariwisata sangat membutuhkan infrastruktur dan akses yang mapan dalam pengembangannya dan ini jelas membutuhkan dukungan anggaran,” kata Riza lagi.
Sektor pariwisata merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) yang bisa menggantikan tren pertumbuhan ekonomi dari sektor migas yang menurun dan sektor-sektor bersifat renewable yang meningkat.
“Hal itu juga seiring dengan pembangunan hijau berkelanjutan yang sedang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Untuk itu perlu dukungan DPRD Kaltim mengawal pengalokasian anggaran yang cukup untuk sektor pariwisata,” urainya.
Terkait dengan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19, Riza menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim melalui Dinas Pariwisata telah menyelenggarakan CHSE (Cleanliness/kebersihan, Healthy/kesehatan, Safety/keamanan, dan Environment/lingkungan) di setiap objek wisata di kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Menurut Riza, Pemprov juga menyalurkan bantuan Covid-19 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk seluruh pelaku pariwisata di 10 kabupaten/kota, dan menyalurkan bantuan alat protokol kesehatan di Daya Tarik Wisata (DTW) perwakilan 10 kabupaten/kota, serta melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mempromosikan destinasi wisata.
“Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan kapasitas kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku pariwisata di daerah, melalui pelatihan maupun workshop serta kerja sama terhadap pelaku usaha pariwisata, mitra kerja pariwisata secara kelembagaan maupun personal,” ucapnya.
Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan sasaran. Pelaku usaha kuliner, pelaku seni kriya, pelaku seni wastra, kelompok sadar wisata, asosiasi yang bergerak pada sektor pariwisata serta masyarakat pelaku pariwisata.
“Semua dilakukan dengan kolaborasi stakeholder terkait, untuk mencapai kemajuan pembangunan pariwisata di Benua Etam,” paparnya. (adv)