SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Secara umum di tahun 2025, inflasi Kaltim dihadapkan dengan berbagai risiko, baik upside maupun downside di seluruh kelompok. Namun, dampak upside risk diprakirakan akan mengalami penyesuaian seiring berjalannya waktu dan dapat diredam dengan berbagai downside risk utamanya melalui penyesuaian BI Rate dan berbagai upaya pengendalian inflasi oleh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang dapat membuat inflasi Kaltim terkendali dan berada dalam rentang 2.5±1%.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto dalam temu media, Kamis malam (6/3/2025). Dalam acara temu media menghadirkan kedua deputinya Bayuadi Hardiyanto, Agus Taufik, serta asistennya Iwan Kurniawan  Hadiayanto, Bagoes Fikri, dan para analis di Bank Indonesia Kaltim,

Pada Januari 2025, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 0,21 persen y-on-y dan Februari 2025 terjadi deflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,30.

Risiko inflasi inti dapat diktekan melalui penyesuaian kebijakan BI Rate yang akomodatif untuk mengendalikan konsumsi masyarakat. Meski demikian, suku bunga The Fed pada pemerintahan Trump cenderung akan lebih ketat sehingga berdampak pada potensi pelemahan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya impor (imported inflation).

“Tren harga emas dunia diprakirakan terus mengalami peningkatan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut,” kata Budi Widi hartanto yang juga Wakil Ketua TPID Kaltim.

Selanjutnya tentang inflasi yang bersumber dari bahan pangan tidak besar, kata Budi, diproyeksi produksi padi yang diprakirakan masih aman dan mencukupi kebutuhan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menahan impor beras di tahun 2025, didukung oleh program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (Oplah) 2025 – 2027.

Menurut BMKG, ENSO (El Nino-Southern Oscillation) diprediksi berada dalam kondisi netral sepanjang tahun 2025, yang berarti tidak akan terjadi anomali iklim di Indonesia pada tahun 2025. Berlanjutnya upaya pengendalian inflasi oleh TPID di seluruh wilayah Kaltim

“Tapi potensi inflasi datang dari peningkatan tekanan permintaan komoditas pangan seiring dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG),” paparnya.

Sedangkan inflasi di kaltim yang bersumber dari kebijakan pemerintah adalah adanya peningkatan konektivitas berbagai moda transportasi dari dan menuju Kaltim. Sebaliknya, program B40 yang direncanakan akan mulai pada Januari 2025 dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, sehingga membantu menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri.

“Penurunan harga tiket angkutan udara seiring dengan pemberian diskon pajak pada HBKN Idul Fitri,” mengurangi risiko inflasi dari sektor transportasi,” paparnya.

Tapi risiko inflasi datang dari kenaikan harga minyak dunia seiring dengan risiko geopolitik dan kenaikan harga jual eceran rokok tahun 2025,” kata Budi.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: Inflasi Kaltim