SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi, menyampaikan harapannya agar Gubernur Rudy Mas’ud dapat memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembangunan RSUD I.A Moeis oleh Pemerintah Kota Samarinda. RSUD I.A Moeis bisa menjadi solusi kelebihan kapsitas RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS)

Hal ini disampaikan legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda itu dalam forum Musrenbang RPJMD Kaltim 2025–2029 pada Senin (5/5) lalu di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur, jalan Gajah Mada, Samarinda.

Menurut Subandi, Pemerintah Kota Samarinda telah merencanakan pembangunan ulang RSUD I.A Moeis pada tahun 2026 mendatang. Rumah sakit itu akan didesain dengan standar internasional dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas persoalan layanan kesehatan di ibu kota provinsi.

“Pemerintah Kota Samarinda insyaallah akan memulai pembangunan rumah sakit I.A Moeis tahun 2026, yang konon katanya desainnya berskala internasional. Ini artinya, rumah sakit ini bisa membantu pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ia mengaitkan rencana pembangunan itu dengan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (AWS), rumah sakit rujukan utama milik Pemerintah Provinsi Kaltim yang selama ini sering mengalami kelebihan kapasitas.

“Beberapa waktu lalu Pak Gubernur sidak ke RS AWS. Pasien di sana membludak karena kekurangan ruangan dan fasilitas. Insyaallah, kalau RS I.A Moeis sudah terbangun, itu akan sangat membantu, terutama untuk seluruh masyarakat Samarinda agar mendapatkan ruang dan layanan kesehatan yang layak,” tuturnya.

Subandi berharap pemerintah provinsi bisa memberikan dukungan agar pembangunan RSUD I.A Moeis dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi sistem layanan kesehatan di Kaltim secara keseluruhan.

“Kita harus dukung pembangunan RSUD I.A Moeis ini, rumah sakit bertaraf internasional,” tegasnya.

Untuk diketahui, proyek pembangunan rumah sakit ini kini telah memasuki tahapan penting. Pemerintah Kota Samarinda sudah menggelar Aanwijzing atau Pemberian Penjelasan Lelang Tahap I untuk skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, bahwa tahapan aanwijzing ini krusial untuk memastikan pemahaman teknis yang utuh oleh konsorsium pemenang lelang, yakni Plenary Group dan Aspen Medical dari Australia.

“Kalau semua lancar, kita targetkan kontrak kerja sama bisa ditandatangani 1 Oktober 2025,” ungkap Andi Harun, Senin (28/4).

Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kaltim belum merespons secara terbuka usulan tersebut dalam forum Musrenbang. Namun, sejumlah sinyal dukungan terhadap penguatan fasilitas kesehatan daerah telah disebutkan Gubernur Rudy Mas’ud dalam sesi lain forum tersebut.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: KesehatanRumah Sakit