SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Dr. H Rusman Ya’qub minta tahun 2023, persis Provinsi Kaltim berusia 66 tahun dan Kaltim juga sudah ditetapkan pemerintah sebagai ibu kota negara (IKN), dijadikan sebagai momentum bagi Pemprov Kaltim, pertama, mendorong pemerintah kabupaten/kota mengejar ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan dan kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sekolah-sekolah yang berkualitas, merata baik di perkotaan maupun di perdesaan.
“Ke depan kita perlu lebih mengatasi ketertinggalan dibandingkan provinsi lain, jika dibandingkan dengan provinsi di Jawa dan Sulawesi Selatan,” ujar Rusman, Sabtu (18/3/2023).
HUT Kaltim Tahun 2023 ini dan Kaltim sudah jadi IKN, benar-benar dijadikan momentum mengejar ketertinggalan. Mestinya ada lompatan pembangunan atau kemajuan dibanding sebelumnya.
“Untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang pembangunan, terutama kita menyiapkan masyarakat Kaltim sebagai masyarakat internasional. Karena, bagaimana pun ke depan masyarakat Kaltim akan menjadi etalase negara ini, ” kata politisi senior di PPP ini.
Rusman memberikan sejumlah catatan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal dalam rangka memantapkan Kaltim sebagai IKN Nusantara.
PR (Pekerjaan Rumah) besar yang harus dituntaskan dan dilanjutkan, siapapun nanti pemimpin Kaltim pasca Isran Noor, pembangunan infrastruktur di berbagai sektor pembangunan harus dilanjutkan hingga selesai.
“Saya berpendapat Pemprov fokus pada pembangunan infrastuktur seperti jalan misalnya, sangat diperlukan. Keberadaan jalan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar kawasan dan antar daerah di Kaltim. Infrastruktur di sektor kesehatan, pertanian, pendidikan dan lainnya juga harus dapat perhatian serius,” ucapnya.
Persoalan SDM Kaltim juga perlu dicermati Pemrov Kaltim. Meski indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim berada di ranking ketiga nasional, tapi harus disadari bahwa IPM bukan akhir penilaian.
“Kita perlu secara berkelanjutan meningkatkan standar dan kualitas SDM di semua kabupaten/kota di Kaltim agar merata, tidak boleh ada kesenjangan kualitas SDM antara penduduk yang tinggal di perkotaan dengan perdesaan melalui sekolah-sekolah yang berkualitas,” saran Rusman.
Menurut Rusman, untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan SMA Negeri/SMK Negeri/SLB yang berada dalam kewenangan Pemprov dengan melibatkan pula perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang melakukan kegiatan usaha di Kaltim.
“Saya mencermati, kita belum membawa perusahaan swasta dan BUMN ke sekolah-sekolah kejuruan untuk berpartisipasi meningkatkan kualitas lulusan SMK dan berbagi pengetahuan tentang kompetensi yang diperlukan memasuki lapangan kerja,” ucapnya.
Kemudian, lanjut Rusman, yang mendesak untuk disegerakan oleh Pemprov Kaltim adalah uji kompetensi atau sertifikasi bagi lulusan SMK Negeri, sehingga setelah lulus langsung memiliki sertifikat kompetensi, agar mudah mencari pekerjaan.
“Pencari kerja di daerah kita ini, sebagian besar tidak punya sertifikat kompetensi, padahal sertifikat tersebut, sudah jadi syarat utama untuk bekerja di perusahaan swasta,” pungkasnya.
Penulis: Intoniswan & Raihan EM | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim
Tag: Rusman Ya'qub