SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Kutai Kartanegara, Salehuddin, menilai keterlibatan sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang salama ini beroperasi di Tanah Borneo, dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, apabila menjadi ”bapak angkat” kelompok tani dan peternak di Kaltim.

“Banyak perusahaan besar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan wilayah lainnya di Kaltim. Mereka harus dilibatkan, bisa menjadi bapak angkat bagi kelompok tani, peternak, dan nelayan. Ini penting agar produksi pangan kita bisa naik dan tak lagi bergantung dari luar,” katanya kepada Niaga.Asia, Jumat (2/5).

Keterlibatan perusahaan besar menjadi pembina kelompok tani dan peternak, bagian dari tanggung jawab moral untuk ikut membangun sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui skema kemitraan atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurut dia, ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari Sulawesi, Jawa, hingga Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terbilang tinggi. Padahal, daerah seperti Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi besar untuk swasembada, baik dalam hal padi, ternak, maupun unggas.

“Kita ini punya lahan dan petani. Yang kurang itu dukungan infrastruktur dan kemitraan. Perusahaan bisa masuk dalam dua aspek itu: bantu irigasi, bantu alat tani, atau pasarkan produk petani,” jelasnya.

Salehuddin mendorong agar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim yang sedang dibahas, ada kebijakan afirmatif yang mendorong keterlibatan perusahaan dalam mendukung sektor pangan.

“Selama ini CSR yang ada di Kaltim itu banyak terserap ke infrastruktur jalan atau fasilitas umum. Sebenarnya itu sudah bagus, tapi sektor pangan juga penting. Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN), kebutuhan pangan akan naik tajam,” tuturnya.

Ia juga mencontohkan lima kawasan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang potensial, namun belum benar-benar optimal karena infrastrukturnya belum memadai.

“Kalau ini bisa diintervensi bersama, antara pemerintah dan dunia usaha, keberhasilan akan lebih cepat tercapai. Kita ingin semua pihak memberikan supporting pada kelompok tani, nelayan maupun peternak,” terangnya.

Lebih lanjut, politikus senior Partai Golkar itu berkomitmen mengawal pembahasan RPJMD agar tidak hanya menjadi dokumen formal, tapi benar-benar merespons kebutuhan di lapangan. Sinergi antarkomisi dan masukan dari daerah pemilihan menjadi bagian dari proses itu.

“Kami ingin RPJMD ini realistis dan menjawab persoalan krusial daerah, salah satunya soal ketahanan pangan yang melibatkan semua pihak,” tutup Salehuddin.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Pertanian