SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Berbagai subsidi dalam bentuk barang yang diberikan pemerintah kepada penduduk miskin, sangat rentan disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Semisalnya, subsidi BBM berupa Pertalite, minyak goreng, beras, dan lain sebagainya.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Samarinda, H Samri Saputra saat ditemui disela-sela resesnya di Palarann, Senin (15/05/2023) siang.

Samri mengusulkan subsidi diubah dalam bentuk non barang, misalnya berupa keringanan  pajak atau lainnya.

“Jangan lagi dalam bentuk barang,” ucapnya.

Menurut Samri, kelangkaan BBM subsidi seperti Pertalite atau Biosolar di Samarinda, karena ada  oknum yang menguasai dan  menimbunnya, kemudian dijual lagi ke perusahaan industri atau tambang dengan harga yang lebih tinggi.

“Kami di DPRD memperoleh data dari PT Pertamina, bahwa kuota BBM untuk Samarinda tidak pernah dikurangi, malah menurut mereka (Pertamina) volume yang disalurkan lebih dari yang seharusnya.Makanya kami mensinyalir  BBM subsidi disalahgunakan oknum,” kata Samri.

Dalam pertemuan dengan Samri, warga yang jumlahnya ratusan , melaporkan bahwa lingkungan mereka masih sering kebanjiran, jalan dan saluran air yang sempit.

Menanggapi hal tersebut, Samri mengatakan, persoalan banjir, jalan lingkungan dan drainase di permukiman di pinggiran kota, memang masih kurang dapat perhatian pemerintah.

“Apa yang disampaikan warga kami tampung untuk  diperjuangkan terselesaikan dalam waktu yang cepat,” katanya.

Penulis: Intoniswan | ADV DPRD Samarinda.