BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menegaskan pentingnya mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan.

Pernyataan iti disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI, yang membahas kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, di Aula Pemkot Balikpapan, Selasa 25 Februari 2025.

Seno menyoroti potensi besar sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltim, seperti batu bara, kelapa sawit, dan minyak bumi.

Namun demikian, dia tidak menampik adanya tantangan penurunan produksi minyak bumi, sehingga diperlukan strategi pengelolaan PNBP yang lebih efektif, dan menguntungkan bagi daerah penghasil.

“Kami berharap revisi undang-undang ke depan bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan penerimaan dari sektor SDA,” kata Seno.

Pada Desember 2024, PNBP Kaltim tercatat mencapai Rp 3,4 triliun atau setara 156 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini membuktikan bahwa potensi penerimaan masih bisa dimaksimalkan.

Seno menekankan keberhasilan itu tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat.

Lebih lanjut, Seno mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi, guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami ingin mendengar masukan dari semua pihak, agar strategi yang diterapkan benar-benar efektif. Dengan kerja sama yang solid, PNBP bisa menjadi penggerak utama pembangunan di Kaltim,” jelas Seno.

Seno Aji berharap pemerintah pusat dapat menyusun regulasi yang lebih berpihak pada daerah penghasil, sehingga manfaat eksploitasi SDA tidak hanya berpusat di pemerintah pusat, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi

Tag: KaltimPNBPSeno Aji