NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama meminta  bupati Nunukan  segera bersurat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk tidak melakukan penghentian ekspor rumput laut mentah dalam waktu dekat.

“Jika larangan ekspor diberlakukan, maka harga rumput laut akan diatur oleh cukong pemilik pabrik di Indonesia,” kata Andre Pratama pada Niaga.Asia, Senin (15/07/2024).

Andre menerangkan, Informasi rencana penghentian ekspor rumput laut mentah diperolehnya dari diskusi bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Budi Santoso dan anggota DPR RI Deddy Sitorus di Jakarta minggu lalu.

Menurutnya, kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada hilirisasi sektor kelautan menghentikan sebagian ekspor rumput laut bertujuan untuk mengupayakan semaksimal mungkin pengolahan rumput laut menjadi produk dalam negeri.

“Kebijakanya bagus memaksimalkan rumput laut diolah jadi tepung, produk kecantikan hingga bioethanol, tapi disisi lain harga rumput laut akan stagnan di harga rendah,” ucapnya.

Untuk menghentikan rencana larangan ekspor rumput laut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, kata Andre, meminta daerah-daerah penghasil rumput laut untuk bersurat ke pemerintah pusat meminta tidak melarang rumput laut Nunukan diekspor.

Pemerintah Nunukan dapat membuat alasan kepada Kemendag bahwa  60 persen  pangsa pasar rumput laut dunia dipasok dari Nunukan, yakti tiap bulan mencapai 6.000 ton lebih.

“Dengan alasan itu, kita bisa meminta Kemendag menunda hilirisasi sampai beberapa pabrik berdiri, karena jika hanya satu pabrik, harga pasti dikendalikan satu pengusaha,” terangnya.

Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan

Tag: Rumput Laut