JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peranan APBN yang optimal di dalam menjaga masyarakat dan ekonomi dari berbagai guncangan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal berfokus untuk menjaga stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat.
“Kita lihat disini APBN mengalokasikan dari mulai anggaran ketahanan pangan Rp 92,3 triliun dan tahun depan Rp 104,2 triliun,” ungkap Menkeu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2023 yang diselenggarakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Selasa (17/01).
“Kemudian untuk subsidi dan kompensasi sehingga walaupun harga BBM kalau di luar negeri karena terjadinya perang di Ukraina itu meningkatnya bisa dua hingga tiga kali lipat, di Indonesia BBM kemarin naik 30 persen karena kita mengalokasikan subsidi kompensasi sebesar Rp 551,2 triliun tahun 2022, dan tahun ini Rp 339,6 triliun,” sambungnya.
Lebih lanjut, Menkeu menyebut bahwa dana transfer ke daerah juga berperan penting untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi. Pada APBN 2022 terdapat kenaikan belanja negara sebesar 10,9 persen, ternasuk di dalamnya dana transfer ke daerah yang naik sebesar Rp 304,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, juga terdapat kenaikan pendapatan negara sebesar 30,5 persen atau Rp 615 triliun, sehingga defisit APBN menurun menjadi sebesar 2,38 persen dari PDB.
“Ini jauh lebih kecil dari rencana awal yaitu 4,5 persen atau dalam hal ini defisit kita turun Rp 310,7 triliun,” ungkapnya.
Hingga saat ini, Menurut Menkeu, perekonomian di daerah juga sudah mulai membaik yang ditunjukan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, termasuk diantaranya pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir.
“Ini artinya di daerah kegiatan makin meningkat. Nah ini nanti implikasinya pada inflasi. Kalau masyarakat mulai mobile, mulai berkonsumsi namun barangnya tidak ada, maka terjadi kenaikan harga. Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan, maka sisi produksi dan supply mengenai logistik distribusi menjadi sangat penting,” ungkap Menkeu.
Namun, memasuki tahun 2023 APBN dikatakan Menkeu adalah kombinasi antara optimis namun juga waspada. Perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya perbaikan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Demikian juga untuk bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan (sekitar) Rp 476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada Rp 19 triliun tahun lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrem dan stanting bisa diturunkan secara cepat,” terangnya.
Untuk itu, Menkeu berpesan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) serta Kementerian dan Lembaga untuk tetap waspada terutama terhadap ancaman geopolitik, serta untuk tidak melakukan korupsi.
“Spending better belanja dan gunakan anggaran lebih baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa, karena lebih dari Rp 3.060 triliun akan dibelanjakan tahun 2023 ini. Tentu kita juga berharap seluruh pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola dan tidak ada korupsi, sehingga ini akan bisa memberikan manfaat maksimal pada masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: Biro KLI Kemenkeu | Editor: Intoniswan
Tag: APBN 2023