Sri Mulyani: Risiko Fiskal Terkendali dan Tahun 2023 Rasio Utang 38,6% PDB

Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Risiko fiskal terkendali, tercermin dari keseimbangan primer yang mencatatkan surplus disertai strategi pembiayaan yang pruden. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp92,2 triliun, pertama kali sejak tahun 2012, dan defisit anggaran yang jauh lebih rendah (1,65% PDB) dari target defisit sebelumnya (2,84% PDB).

“Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun, turun 39,2% dibandingkan tahun 2022,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuagan (KSSK) di Jakarta, Selasa 30 Januari 2024.

Menurut Sri Mulyani, sejalan dengan konsolidasi fiskal dan pulihnya ekonomi nasional, pembiayaan utang di tahun 2023 dapat diturunkan dari target APBN TA 2023 yang sebesar Rp696,3 triliun menjadi Rp407,0 triliun (turun 41,5% dari tahun 2022).

Pembiayaan utang dilaksanakan secara pruden dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya (cost of fund) dan risiko utang.

“Dengan berbagai perkembangan positif tersebut, rasio utang Pemerintah turun menjadi 38,6% PDB di tahun 2023 dari sebelumnya 39,7% PDB di tahun 2022,” paparnya.

Disebutkan, Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global.

Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada Triwulan IV 2023 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT El Nino dan bantuan pangan, penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program KUR.

“Lainnya adalah memberikan dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan. antara lain penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu, dan penyelesaian PSN. Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: