SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menyoroti sejumlah permasalahan infrastruktur dasar di daerah pemilihannya, yakni Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Bontang.
Dalam Musrenbang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029, politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa pembangunan lima tahun ke depan harus fokus menjawab isu-isu strategis, terutama yang selama ini menjadi kendala utama pembangunan di daerah.
Salah satu poin krusial yang ia angkat adalah kondisi infrastruktur jalan, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun nasional.
“Jalan-jalan provinsi di daerah pemilihan kami banyak yang rusak. Termasuk juga jalan-jalan nasional. Tolong ini jadi perhatian agar ada peningkatan anggaran,” ujarnya pada Senin (5/5) lalu di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada, Samarinda.
Ia mencontohkan kondisi jalur di Kecamatan Kelay Kabupaten Berau yang kerap memicu kecelakaan, karena kondisi geografisnya yang curam dan minim perawatan.
“Jalur Kelay ini rawan kecelakaan. Jalur itu vital karena merupakan satu-satunya akses transportasi darat dari Berau ke Samarinda lewat Kutai Timur dan Bontang. Kami tahu ini wewenang balai jalan nasional, tapi mohon dibantu komunikasikan agar ada perhatian pusat,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung kondisi ruas jalan provinsi di Pilanjau-Mantaritip, yang sempat rusak parah namun sudah mendapat penanganan dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Syarifatul mengapresiasi langkah cepat itu dan berharap alokasi anggaran perbaikannya terus dilanjutkan.
Menurut wanita kelahiran Malang tersebut, perbaikan akses jalan di Berau sangat penting, sebab berkaitan langsung dengan penguatan sektor ekonomi dan pariwisata lokal.
“Alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat. Harapan kami ke depan terus dianggarkan agar akses menuju kawasan wisata, yang menjadi penopang ekonomi Berau, bisa optimal. Masih ada beberapa kilometer yang belum rigid pavement, mohon untuk bisa dirampungkan pada RKPD tahun depan,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Rudy Mas’ud merespons positif dan berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia bahkan menyampaikan rencana kunjungan kerja dalam waktu dekat ke wilayah Dapil VI untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Aspirasi ibu Syarifatul, nanti Ibu kita ajak kunjungan ke Kaubun, Kutai Timur, sampai ke pesisir. Aksesnya tidak terlalu panjang, sekitar 30 kilometer lebih. Segera akan kita bangun jalannya,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa jalur tersebut akan diprioritaskan sebagai salah satu proyek strategis provinsi, terutama karena berperan besar dalam mendukung akses logistik dan pengembangan wilayah pesisir.
Pernyataan Gubernur ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan legislatif dalam menyusun arah pembangunan ke depan, dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Musrenbang Kaltim