JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan kewarganegaraan dan akses terhadap…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tengah mempertajam pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui peningkatan kapasitas dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Kaltim. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Bakal Calon Wakil Gubernur Kaltim 2024 Seno Aji menyuarakan pentingnya pemerintah daerah untuk mensejahterakan dan memperjuangkan hak masyarakat adat Kaltim. Seno mengatakan, kepala daerah merupakan perpanjang tanganan pemerintah…
BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) inginkan kemandirian dan peningkatan kapasitas masyarakat adat di desa-desa, agar ada keberlanjutan dari program yang dibangun masyarakat adat di Kaltim. Masyarakat hukum adat…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mendorong semua bupati untuk mempercepat pengakuan secara hukum tentang keberadaan masyarakat hukum adat (MHA). Hal ini disampaikannya saat meghadiri Village Award…
SEPAKU.NIAGA.ASIA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan keberlangsungan masyarakat adat di IKN, terjaga dan lestari saat ibu kota negara resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), di Kabupaten…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi IV DPR RI secara resmi menerima audiensi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dalam rangka memfasilitasi dialog perwakilan 6 suku dari 6 provinsi masyarakat adat Papua berkaitan dengan aspirasi…
NUNUKAN.NIAGA.ASIA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengusulkan tokoh masyarakat dan ketua Dayak Agabag dan Dayak Tenggalan menyelesaikan beda pendapat soal revisi Peraturan Daerah (Perda) 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan…
