BANDUNG.NIAGA.ASIA – Selama 2023, tercatat 34 perusahaan CPO mendaftar sebagai anggota bursa perdagangan berjangka komoditi (PBK). Transaksi CPO Futures (CPOTR) juga didorong untuk mendukung likuiditas transaksi dan nilai transaksinya mencapai 1.822 lot (9.110 metrik ton) pada 2023.
Pernyataan tersebut diutarakan Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kasan saat membuka Outlook Perdagangan Berjangka Komoditi dan Rapat Kerja Bappebti 2024 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/1).
Kementerian Perdagangan terus berupaya melakukan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui perdagangan berjangka komoditi (PBK) dengan penguatan kolaborasi pemerintah dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan industri PBK yang kuat dan berkelanjutan.
Acara dihadiri anggota Badan Supervisi OJK Didid Noordiatmoko, Self Regulatory Organization (SRO) di industri PBK, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), asosiasi terkait, serta bank mitra Bappebti.
Menurut Kasan, sejumlah catatan besar dari capaian sepanjang 2023 memberi fondasi bagi optimisme industri PBK di 2024. Bappebti terus proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap perekonomian dan perdagangan nasional dan global dengan berbagai strategi kebijakan untuk pengembangan PBK.
“Kerja sama seluruh pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan untuk mendorong industri PBK tumbuh lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Kasan dalam sambutannya.
Dalam penguatan komoditas strategis Indonesia, Kasan meneruskan, Kementerian Perdagangan telah membentuk Bursa Berjangka Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat sukarela.
“Tujuannya, membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real time sehingga Indonesia memiliki harga acuan sendiri dan tidak bergantung pada bursa Malaysia dan Rotterdam,” kata Kasan.
Harga acuan CPO tersebut dapat mendorong penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan peningkatan penerimaan negara dari pajak. Selain itu, harga acuan CPO berkontribusi pada perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang diatur Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lebih akurat.
Menurut Kasan, sejak bursa CPO Indonesia terbentuk, berbagai upaya dilakukan Bursa dan Bappebti bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan asosiasi melalui sosialisasi, pendekatan kepada pelaku usaha, dan pelatihan teknis.
Selain itu dalam mendorong transaksi CPO, Bappebti telah memperluas pelabuhan serah terima CPO fisik menjadi 19 pelabuhan melalui Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa. Pelabuhan tersebut adalah Meulaboh, Teluk Bayur, Pulau Baai, Panjang, Talang Duku, Boom Baru, Kijing, Bumiharjo, Bagendang, Trisaksi, Semayang, Maloy, Mamuju, Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke, selain Dumai dan Belawan.
Kasan menjelasakan, sebagai langkah konkret pada 2024, Bappebti mendorong peningkatan likuiditas transaksi CPO di bursa dan meminta kepada ekosistem bursa CPO yang diberi mandat untuk menjalankan bursa CPO fisik dan futures dengan baik melalui layanan yang lebih optimal.
“Bursa juga harus independen, adil, dan berintegritas. Selain itu,kepada seluruh pelaku usaha CPO, baik yang besar maupun pabrik kelapa sawituntuk meramaikan transaksi di bursa CPO Indonesia,” ujarnya.
Kasan menambahkan, langkah strategis lain Bappebti pada 2024 yaitu meningkatkan pelatihan/sosialisasi kepada pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha CPO lokal untuk bertransaksi. Selanjutnya, mendorong transaksi CPO orientasi ekspor dan menguatkan kolaborasi Bappebti dengan bursa, unit dan kementerian terkait, serta asosiasi (termasuk mendorong pemberian insentif).
Sumber: Siaran Pers Kemendag | Editor: Intoniswan
Tag: CPO