SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sesuai rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2024 nanti menetapkan 8 prioritas pembangunan dengan 34 major project.
Delapan prioritas pembangunan tersebut, Pertama; Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja, Kedua; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya, Ketiga; Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan.
Keempat; Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Kelima; Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem, Keenam; Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, Ketujuh; Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik, dan Kedelapan; : Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.
“Rekapitulasi pembangunan Kaltim tahaun 2024 terdiri dari 201 indikasi jumlah program, 626 indikasi jumlah kegiatan, dan 2.283 indikasi jumlah sub kegiatan,” ungkap Kepala Bappenda Kaltim, Yusuliando saat membacakan rancangan RKPD Kaltim di Musrenbang RKPD Tahun 2024, Senin lalu (17/4/2024).
Dirincikan, peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja dilaksanakan melalui; Sertifikasi 25.000 orang/tahun lulusan sekolah jenjang menengah; Pelatihan tenaga kerja pada BLKI sebanyak +1.500 orang, dan Pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Ahli) sebanyak 1.500 sertifikat dan Tenaga Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 2.000 sertifikat.
“Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya melalui major project melanjutan pembangunan gedung rawat inap baru Pandurata RSUD AWS; Penyelesaian pembangunan gedung pelayanan jantung terpadu RSKD; Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan di daerah (SPA Minimal 60%),; dan Peningkatan kompetensi tenaga pendamping gizi pada 188 Puskesmas,” kata Yusliando.
Program penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan direalisir melalui project pembentukan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Paser; Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan di Kabupaten Berau dan PPU); Pengembangan 8 (delapan) Desa Korporasi Ternak (PDKT); Pengembangan Kawasan Hortikultura seluas 150 Ha; Dua Perusahaan (anchor tenant) berinvestasi di KEK MBTK, dan Pengembangan Danau Kaskade Mahakam sebagai destinasi ekowisata.
Program penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui project Pembangunan jembatan Nibung dan pembebasan lahan jalan akses ; Pembangunan SPAM Regional Marangkayu (Kukar-Bontang); Pembangunan jalan akses outer ringroad 4 (Batu Besaung-Bandara APT Pranoto); Pembangunan jalan akses Jembatan Mahulu-Jalan Jakarta (pembebasan lahan); Pembangunan Long Storage Sungai Bontang; Pengendalian banjir di 5 kabupaten/kota, dan Pembangunan jaringan distribusi listrik Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kemudian, kata Yusliando, program peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan pemberian bantuan langsung kepada 30.000 PMKS per tahun (terutama PMKS kategori fakir miskin); 1000 unit/tahun Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; Penanganan 6 kawasan kumuh di 6 Kab/Kota 25 Ha per tahun; Penambahan alokasi untuk bantuan permodalan BUMDes melalui bantuan keuangan spesifik dana desa, dan Perhutanan sosial seluas 20.000 Ha.
Program peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan diselenggarakan melalui project Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 12.000 Ha; Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di area perkebunan seluas 456.827,13 Ha; dan Pengembangan energi baru terbarukan (Kabupaten Kukar, Berau, Mahulu, Paser, Kota Samarinda dan Balikpapan).
Selanjutnya, ucap Yusliando, program peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik dengan project major Peningkatan kapasitas ASN melalui Sertifikasi Kompetensi; 38 Perangkat Daerah memiliki predikat minimal nilai SAKIP BB (>70-80); Lima Perangkat Daerah yang dipersiapkan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); dan Peningkatan implementasi SPBE dalam tata Kelola pemerintahan.
“Program peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama melalui studi pengembangan Wilayah dan rantai nilai Kaltim sebagai Mitra IKN dan penyusunan Grand Design Pengembangan SDM Kaltim yang berdaya saing,” demikian Yusliando.
Penulis: Intoniswan | Editor; Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim