SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan publik setelah  tanggal 28 Maret 2025, muncul kabar bahwa Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan diisi setidaknya sekitar 28 orang.

Meski belum diumumkan secara resmi siapa saja nama-nama yang diusulkan masuk dalam tim tersebut, publik mempertanyakan urgensi, latar belakang, dan transparansi pembentukan tim ini.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, menyatakan bahwa pembentukan TGUPP Kaltim justru mencerminkan pola politik nasional pasca-Pilpres 2024, yang banyak mengakomodir influencer dan figur non-profesional ke dalam struktur pemerintahan.

“Saya melihat bahwa konsep pembentukan TGUPP ini sepertinya terinspirasi dari yang ada di tingkat nasional. Setelah Pilpres 2024 kemarin, ada artis-artis dan influencer masuk tim pemerintahan, ada juga yang masuk di BUMN, kementerian, duta-duta, dan lain-lain,” katanya, Senin (7/4).

Mengingat saat ini terjadi efisiensi anggaran di banyak sektor. Saipul pun mengingatkan pentingnya kejelasan penggunaan anggaran untuk tim yang diusulkan beranggotakan 28 nama ini.

“Kalau menggunakan anggaran, itu sangat disayangkan sekali. Di satu sisi dilakukan pengetatan anggaran, ada pemangkasan di banyak sektor. Tapi di sisi lain tim ini dibentuk dan melibatkan berbagai unsur, termasuk selebgram. Kita harus lihat urgensinya apa,” ujarnya.

Ia menyoroti anggota TGUPP yang didalamnya ada selebgram dan influencer. Menurutnya, jika kehadiran mereka ini konteksnya untuk sosialisasi digital, Pemprov sudah memiliki Dinas Kominfo yang secara struktur dan anggaran resmi memiliki fungsi tersebut.

“Kalau mensosialisasikan program-program pemerintah, kan sudah ada di Diskominfo. Artinya, tidak perlu lagi membentuk tim yang justru menambah beban anggaran,” terangnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan 

Tag: Pemprov KaltimTGUPP Kaltim