SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mematangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Pendopo Odah Etam Provinsi Kaltim, Senin 5 Mei 2025.

Dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, terfokus pada tiga aspek utama yakni peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Tiga aspek utama ini masuk dalam dua program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, yakni Gasspol dan Josspol.

Dalam rapat tersebut turut hadir dari berbagai kepala daerah di 10 kabupaten/kota, untuk menyampaikan program yang perlu disinergikan dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, serta jajaran DPRD Kaltim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, dalam dokumen perencanaan ini, tiga perioritas utama yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Semua dirancang untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kaltim meningkat dan merata.

“Intinya kita prioritaskan pada kegiatan pembangunan di pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, selaras dengan asta cita Prabowo Subianto,” kata Rudy.

Lebih lanjut, Rudy Mas’ud meminta kepada para kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota untuk menjalin sinergi yang kuat dengan pemerintah provinsi, terkait pembangunan- pembangunan di daerah dalam lima tahun kedepan.

“Kita akan bantu jika ada masukan dari masing-masing kepala daerah. Sepanjang itu semua program berkaitan tentang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan itu yang kita prioritaskan,” ujar Rudy.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, penyusunan dokumen RPJMD Kaltim 2025-2029 disusun selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang nantinya dokumen ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 mendatang.

“RPJMD ini harus selaras dengan tujuan nasional dan menjadi pedoman penyusunan RKPD 2026-2030,” terang Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, Sri memaparkan bahwa rancangan RPJMD Kaltim 2025-2029 mengidentifikasi sejumlah pokok permasalahan pembangunan daerah yang perlu diatasi.

Permasalahan tersebut meliputi belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia kemudian lambatnya transformasi ekonomi serta belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi.

Kemudian, permasalahan kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah, tingginya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup, dan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi sorotan.

Dalam RPJMD Kaltim 2025-2029 ini, diperlukan keselarasan antara program prioritas pembangunan daerah dengan nomenklatur trisula prioritas pembangunan nasional yang meliputi strategis penurunan kemiskinan, meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Jika dikorelasi dengan RPJMD Kaltim, maka gratispol dan jospol ini in line (sejajar) dengan trisula pembangunan daerah,” ucapnya.

Karena itu, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan telah dimuat dalam sejumlah program unggulan gratispol dan jospol.

Gratispol ini memuat program gratis sekolah jenjang SMA/SMK hingga S-3, gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan berkualitas hidup sehat tanpa stunting, gratis Internet di setiap desa, gratis seragam sekolah, gratis biaya administrasi kepemilikan rumah, gratis umrah dan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah.

Sedangkan, program josspol yakni hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern, pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan kelautan, industri dan layanan publik.

Kemudian, peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa, pembangunan dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim, revitalisasi sungai mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata, serta, memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara Pemda, pusat dan swasta.

“RPJMD ini perlu diselaraskan dengan RPJMN agar menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja program RKPD 2025-2030,” demikian Sri Wahyuni

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: GratisPembangunanPemprov KaltimRudy Mas'ud