Tim Panji – Panji Pembangunan Kaltim Nilai TP PKK Berau

aa

aa
Tim Penilai Panji –Panji Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kaltim Bidang PKK  bersama Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Berau.  (Foto Humas Pemkab Berau)

TANJUNG REDEB NIAGA.ASIATim Penilai Panji –Panji Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Bidang PKK Tahun 2019 menilai kontribusi dan keberhasilan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Berau.

Penilain dilakukan oleh seluruh kelompok kerja TP PKK Kaltim, Selasa (5/11) di Sekretariat TP PKK Kampung Labanan Jaya.  Dalam penilaian ini,  tim  juga melakukan verivikasi  dan klarifikasi  lapangan terkait berkas berisikan laporan kegiatan yang telah dikirimkan sebelumnya oleh TP PKK Berau, serta memberikan kesempatan kepada TP PKK Berau melengkapi laporan kalau ada yang  tertinggal.

Tim dari TP PKK Kaltim juga ingin mengetahui langsung  hubungan antara TP PKK kabupaten dengan TP PKK kecamatan dan kampung , karena juga dinilai. Hubungan yang harmonis dan kompak antara TP PKK kabupaten dengan kecamatan ataupun kampung  dinilai, termasuk  program-program kerja  apakah berjalan  maksimal, karena harus sinkron.

Dalam pertemuan dengan Tim Penilai dari TP PKK Provinsi Kaltim, Ketua  TP PKK Berau, Sri Juniarsih Muharram menyampaikan apresiasi atas segala masukan yang diberikan oleh TP PKK Kaltim dan mengatakan, penilaian ini menjadi ajang berbenah bagi pihaknya untuk memperbaiki kinerja yang selama ini masih ada kekurangan.

“Selama perjalanan mungkin ada kesalahan kita.Hasil penilaian nantinya kita akan gunakan sebagai bahan evaluasi kedepan,” jelasnya.

Disinggung mengenai hambatan yang dihadapi TP PKK selama ini, Sri Juniarsih mengatakan, ada beberapa yang menjadi catatan penting pihaknya, antara lain penyelenggaraan pengadministrasian kegiatan di setiap Pokja, begitu pula dengan pelaporan masih harus dibenahi agar  sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

“Yang perlu kita benahi adalah manajemen administrasi kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu harus lengkap administrasinya. Mulai dari kabupaten hingga kampung. Sehingga ada kesamaan data di lapangan,” pungkasnya. ( hms5/adv)