JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan langkah strategis untuk memperkuat stabilitas…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi III DPR RI mempertanyakan pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menyebut, paparan konten daring dengan judul sensasional menjadi salah satu pintu masuk judi online dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat paparan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Politisi Partai Demokrat, anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menyoroti persoalan tambang emas ilegal di beberapa daerah di Indonesia. Disebutkan, perputaran dana tambang emas ilegal telah mencapai…
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa, minta RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah) Nunukan Tahun 2027 diseuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya ketika menghadiri pertemuan konsultasi publik RKPD…
PANDEGLANG.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menilai, pengadaan mesin pakan untuk mendukung produksi pakan mandiri bagi pembudidaya ikan tidak memerlukan biaya besar. “Dengan penanganan yang serius…
PANDEGLANG.NIAGA.ASIA – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperbanyak industri penyediaan pakan ikan guna menopang keberlanjutan budidaya ikan darat di berbagai daerah. Permintaan itu disampaikan…
PANDEGLANG.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan bahwa perikanan budidaya harus menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan…
TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Tiga anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi PKB–PKS secara terbuka menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui legislatif. Namun begitu, ketiganya menegaskan bahwa sikap penolakan ini…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Upaya memberantas mafia tanah harus dimulai dari penertiban administrasi pertanahan. Seluruh bidang tanah perlu memiliki alas hak berupa sertifikat dan hal itu hanya bisa dilakukan bila proses pendaftaran…
