JAKARTA.NIAGA.ASIA-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengungkap data penanganan Covid-19 secara transparan. Koordinasi antara pusat dengan daerah pun harus terus…
BANDUNG.NIAGA.ASIA-Terkait adanya rencana Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 6 minggu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan juga…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di hadapan Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. “Namun, di…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panitia Kerja (Panja)…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendorong agar ada sinergi antara lembaga pemerintah dalam mengatasi persoalan beras. Jika dapat diatasi, maka kedaulatan dan ketahanan pangan nasional akan dapat terwujud. Menurut…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mempertanyakan regulasi atau dasar hukum pengadaan sistem pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang akan dilaksanakan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, peraturan presiden tidak…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah mengarahkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 kepada penanganan pandemi Covid-19 dan harus menjamin perlindungan sosial dan pemulihan…
GORONTALO.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengungkapkan, saat ini ia sedang merancang kawasan ekonomi halal di Provinsi Gorontalo untuk memecah kemiskinan dan menyejahterahkan rakyat di daerah tersebut. Untuk mewujudkan hal…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional. Pasalnya, APBN memiliki potensi penghematan hingga…
JAKARTA.NIAGA.ASIA–Komisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) untuk dibawa ke pembahasan tingkat II atau segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI….
