Transformasi Ekonomi Kaltim Masih Jalan Ditempat

Konstribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kaltim terhadap pembentukan PDRB  belum  signifikan dan cenderung jalan ditempat. (Foto Intoniswan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Transformasi ekonomi dari Migas dan batubara ke nonmigas dan nonbatubara, atau ke sektor pertanian yang digaungkan Pemerintah Provinsi Kaltim masih jalan ditempat.

“Perlu upaya dan kerja keras merancang program dan kegiatan pembangunan untuk dapat mencapai konstribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang signifikan,” kata Pansus DPRD Kaltim Pembahas LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2022  alam laporan akhirnya yang dibacakan bergantian oleh Ketua Pansus DPRD Kaltim Pembahas LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2022, Sutomo Jabir dan Wakilnya, H Akhmed Reza Fachlevi dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim, H Hasanuddin Mas’ud, Senin (22/5/2023).

Pansus  DPRD Kaltim Pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2022 beranggotakan; H Andi Harahap, H Yusuf Mustafa, H Abdul Kadir Tappa, Anada Emira Moeis, Agiel Suwarno, Eddy Sunardi Darmawan, H Baharuddin Muin, baharuddin Demmu, M Nasiruddin, Syafruddin, Haru Al Rasyid, H Rusman Ya’qub, dan H Andi Faisal Assegaf.

Dari pihak Pemprov Kaltim hadir Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi mewakili Gubernur Kaltim, H Isran Noor, Kepala Badan Pengelola Keuangan danAse Daerah (BPKAD) Kaltim, H Fahmi Prima Laksana, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kaltim, serta undangan lainnya.

Menurut Pansus, pertumbuhan ekonomi di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2022 masih belum signifikan, nilai kontribusinya baru 7,04 persen terhadap PDRB Kaltim.

“Angka 7,04 persen itu belum mencapai target yang ditetapkan Pemprov kaltim terhadap PDRB Kaltim,” kata Sutomo Jabir.

Ketimpangan penadapatan

Selain itu, Pansus juga menyoroti ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sepanjang tahun 2022, dimana Indeks Gini Ratio Kaltim belum mencapai target 0,308, karena yang dapat direalisasi baru 0,327.

“Tapi dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,334, capaian 2022 lebih baik,” ujar Sutomo Jabir.

Meski demikian, ia mengatakan,  dari 10 kabupaten/kota  tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk paling rendah di Kutai Kartanegara yakni 0,269, sedangkan ketimpangan paling tinggi di Berau yaitu 0,352.

Distribusi ekonomi Kaltim hingga tahun 2022 menunjukkan 80 persen dari kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Terkecil konstribusinya Mahulu, 0,5 persen, kata Pansus.

Untuk mempersempit ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, Pansus merekomendasikan Pemprov Kaltim merancang program dan kegiatan pembangunan di semua sektor yang dapat mendorong terwujudnya pemerataan pendapatan penduduk dan kesejahteraan di wilayah Kaltim.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: