JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan upaya strategis Indonesia untuk keluar dari perangkap negara pendapatan menengah atau middle income trap, merupakan upaya berkelanjutan yang telah dimulai sejak era Orde Baru di bawah Kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi, dengan meningkatkan produktivitas.
“Kata kuncinya adalah selalu produktivitas. Bagaimana investasi dan faktor produksi dalam negeri dapat menciptakan output yang lebih produktif dan lebih berkualitas,” ungkap Menkeu dalam International Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN di kantor pusat Kemenkeu, di Jakarta, Senin (23/9).
Dalam pidatonya, Menkeu menekankan bahwa bonus demografi berupa populasi yang besar dan relatif muda, Indonesia berpotensi memaksimalkan produktivitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik sebagai pilar utama untuk meningkatkan nilai tambah seluruh faktor produksi, diantaranya dengan menyediakan beasiswa melalui LPDP serta meningkatkan penyediaan layanan dan alat-alat kesehatan.
Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal lain yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“Indonesia sudah berinvestasi. Selama masa jabatan Presiden Jokowi, salah satu prioritas nasional yang sangat penting adalah untuk membangun infrastruktur, seperti energi, rel kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan yang sangat penting untuk teknologi digital,” tuturnya.
Namun, keberhasilan dalam meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur juga tidak lepas dari dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, serta sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Desentralisasi dan otonomi daerah harus dioptimalkan untuk menjamin bahwa layanan publik diberikan dengan kualitas terbaik. Evaluasi terhadap pengaturan kelembagaan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.
Menurut Menkeu, ini semua adalah kisah Indonesia. Namun, apa yang baik saat ini tidaklah cukup.
“Dalam perjalanan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, perlu terus belajar bagaimana meningkatkan unsur pembangunan, sehingga mampu meningkatkan lebih banyak lagi kinerja pertumbuhan, kualitas, penciptaan lapangan kerja, baik dalam hal kualitas, inklusivitas dan kemampuan kita untuk menjaga bumi dengan proses pembangunan yang lebih hijau dan rendah karbon,” tukas Menkeu.
Sumber: Biro KLI Kementerian Keuangan | Editor: Intoniswan
Tag: Ekonomi Nasional