NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Sektor pertanian dan kelautan menjadi salah satu fokus dalam usulan Pokok-Pokok-Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan yang disampaikan ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan tahun 2024.
Tujuannya untuk menarik minat masyarakat kembali bertani, mengolah sawah, menghasilkan beras. Sekarang masyarakat berbondong-bondong bekerja sebagai petani rumput laut, sedangkan sawah terlantar, tidak bertambah luas.
“Luasan pertanian sawah Nunukan sudah semakin menurun, petaninya pindah profesi berusaha rumput laut yang waktu panennya lebih cepat,” kata ketua DPRD Nunukan, Hj. Rahma Leppa pada Niaga.Asia, Senin (06/02/2023).
Padahal, pertanian merupakan sektor yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat lokal, sekaligus sebagai upaya daerah dalam penyangga ketersedian beras Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Untuk kembali merangsang minat masyarakat bercocok tanam padi, Leppa meminta pemerintah daerah membantu pengadaan pupuk, benih dan alat tractor serta teknik penamanan pagi modern yang hasil panennya lebih banyak dan cepat.
“Orang tua saya dulunya petani dan nelayan, beliau bekerja tanpa bantuan apa-apa dari pemerintah, itulah yang namanya petani mandiri,” sebutnya.
Dalam tiap pembahasan tingkat nasional, Presiden bersama menteri pertanian selalu mengingatkan tiap daerah menggalakan sektor pertanian padi dan menciptakan pola kerja pertanian mandiri serta terampil.
Karena itu, Leppa kurang sependapat dengan program penanaman jagung hibrida maupun lombok yang saat ini digalakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nunukan dalam upaya mengatasi inflasi daerah.
“Makanan pokok kita ini beras, kenapa tidak tanaman padi yang galakan, kalau perlu bantu mereka buka sawah baru lalu siapkan bantuan selama 1 tahun,” terangnya.
Leppa juga mengajak masyarakat membuka lahan (pemanfaatan lahan tidur) menjadi lebih produktif dengan menanam sayuran atau singkong yang hasilnya dijual untuk membantu kebutuhan rumah tangga.
“Itu Kadis Pertanian Nunukan programnya jagung, kedelai, lombok, itu – itu saja tiap tahun, kita ini mau makan beras bukan tepung jagung,” sebutnya.
Selain pertanian, sektor perikanan juga menjadi fokus DPRD Nunukan dalam merespon keinginan masyarakat. Pemerintah daerah sudah seharusnya memperhatikaan kebutuhan alat penunjang peningkatan hasil tangkap.
“Sudah ada bantuan alat tangkap dari pemerintah, tapi belum maksimal, masih banyak kelompok belum terima,” katanya.
Tidak berbeda dengan nasib petani padi, jumlah nelayan tangkap ikan di Kabupaten Nunukan, setiap tahunnya berkurang karena berpindah menggeluti usaha rumput laut yang menurut perhitungan lebih menjanjikan.
Perubahan profesi ini perlu disikapi pemerintah dengan menggalakan kembali tanaman padi dan tangkap ikan, sebab jika kedua usaha ini terus ditinggalkan, bukan tidak mungkin harga beras dan ikan di Nunukan melampung naik.
“Percuma rumput laut maju tapi pertanian dan perikanan turun, kita maunya sama-sama majulah,” pungkasnya.
Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan
Tag: Rahma Leppa