TANJUNG PALAS.NIAGA.ASIA – Selama ini perusahaan-perusahaan sudah banyak berkontribusi di Provinsi Kaltara, sehingga pasti akan mendukung pemerintah dalam usaha memperbaiki jalan yang rusak di wilayah operasi masing-masing.

Harapan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, SE, M.Si saat meninjau jalan penghubung Tanjung Selor dengan sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, khususnya akses jalan menuju Kawasan Industri Tanah Kuning – Mangkupadi, yang dalam kondisi rusak, Selasa (29/4)

Didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si dan Kepala Bapedda Litbang Kaltara Bertius, S.Hut, Wagub Ingkong melihat langsung kondisi jalan yang mengalami kerusakan.

“Kita menindaklanjuti verifikasi lapangan apa yang sudah dibahas pak Sekprov bersama OPD terkait kemarin, dan hari ini kita langsung tindaklanjuti dan melihat kondisi yang terbagi beberapa segmen,” kata Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong menyebutkan terdapat 2 segmen, yaitu segmen 1 dimulai dari Simpang jalan nasional Tanjung Selor – Tanah Kuning dengan panjang jalan yaitu 15,72 km, terdiri dari PT Benamakmur Selaras Sejahtera (BSS), PT. Abdi Borneo Plantation (ABP), PT. Tunas Borneo Plantation (TBP), PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) dan PT. DIL.

Kemudian pada segmen 2 dengan panjang 37,66 km, berakhir di Desa Tanah Kuning, Simpang Depan Kangtor Kecamatan Tanjung Palas Timur, terdiri dari perusahaan PT. Manunggal Jaya Pribadi, PT. Prima Bahagia Permai, PT. Kayan Plantation (KP), PT. Moa Maju Kurnia (MOA), PT. Bulungan Citra Persada dan KMS.

Ia mengungkapkan, pada segmen ini berdasarkan kondisinya ada 5 perusahaan yang dikerjakan bersama PU Kabupaten, PU Provinsi dan swakelola.

”Kita harap untuk berikutnya tinggal melaksanakan segmen sudah di tanda tangani tadi, mungkin perhitungan tadi tidak bisa kita paksakan sesuai kemampuan,” ujarnya.

Karena itu, Wagub Ingkong berharap bulan Mei perbaikan jalan sudah bisa berjalan. Dan perusahaan yang berada di ruas jalan ini otomatis akan masuk dalam segmentasi tersebut, termasuk perusahaan yang lainnya.

“Kita tidak membaginya tapi secara keseluruhan total, kerusakan dan biaya yang dibutuhkan, tapi dari mereka perusahaan sendiri yang membahas dan merembuknya, tetap dibantu dan dipantau oleh instansi terkait mengenai biaya yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Dia juga bersyukur bahwa Dinas PUPR Kabupaten Bulungan menyampaikan sudah memiliki anggaran sebesar Rp50 miliar pada tahun 2025 ini.

”Tanpa ada kolaborasi pembangunan dipastikan tidak akan optimal. Nanti kita lihat kemampuannya seberapa, yang jelas kita ingin berpartisipasi dengan mengajak semua pihak dari perusahaan, swasta demikian juga kabupaten,” kata Wagub.

“Kita tidak berbicara status jalan tapi ini tergantung kemampuan tapi adalah masyarakat yang kita utamakan, status nomor 2, tapi kita lakukan ini untuk kelancaran perekonomian masyarakat,” tuntasnya.

Sumber: DKISP Kaltara | Editor: Intoniswan | Advertorial

Tag: Infrastruktur