SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan tekad dan komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh surut di Kaltim. Dengan adanya penandatanganan pakta integritas setiap acara pelantikan pejabat, diharapkan tekad pemberantasan korupsi benar-benar mampu kita lakukan dengan baik di Kaltim.
“Tekad dan Komitmen pemberantasan korupsi di wilayah Kaltim tidak boleh surut, harus terus kita lakukan sampai kapanpun. Dan komitmen itu sudah menjadi bagian dari tekad kita semua,” tegas Hadi Mulyadi, usai penyerahan piagam penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemprov Kaltim di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Katim, Kamis (12/1/2023), sebagaimana dilaporkan Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim.
Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim usai menerima piagam penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), juga menandatangani dokumen Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penandatanganan dokumen Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK serta WBBM seluruh kepala OPD merupakan tindak lanjut penandatanganan pakta integritas yang sebelumnya sudah dilakukan Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni pada rangkaian puncak peringatan HUT ke-66 Provinsi Kaltim, di Plenary Hall Komplek Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda, beberapa hari lalu, Senin (09/01/2023).
Wagub yang mantan legislator Karang paci dan Senayan itu menambahkan, tekad dan komitmen anti korupsi ini terus digelorakan ke seluruh pegawai di lingkup Pemprov Kaltim, termasuk para pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan struktural dan wajib menandatangani pakta integritas setelah dilantik.
“Penandatanganan pakta integritas adalah bentuk komitmen para pejabat yang saat ini sedang mengemban amanah. Oleh karena itu diharapkan, pakta integritas ini mampu menjadi sarana pengingat para pejabat dari sikap dan perilaku menyimpang dari aturan yang berlaku,” tegas Hadi Mulyadi.
Hadi Mulyadi juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang diberikan amanah, bahwa penandatanganan pakta integritas ini, bukanlah sekadar seremonial dan rutinitas semata, tetapi wajib diterapkan dalam melaksanakan program atau kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Karena di dalam pakta integritas ini, terkandung rambu-rambu yang harus perhatikan, agar tidak salah dalam melangkah, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik,” pesan Hadi Mulyadi.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | Advetorial Diskominfo Kaltim
Tag: Pemprov KaltimWBK