SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengimbau seluruh kepala SMAN/SMKN/SLB se-Kaltim untuk segera mengurus administrasi pembayaran honor n guru honorer.

Imbauan ini disampaikan setelah ditemukan keterlambatan pembayaran honor guru honorer selama tiga bulan terakhir disebabkan belum diserahkannya Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh sejumlah kepala sekolah.

Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim berupaya mempercepat pencairan gaji guru honorer, namun prosesnya terhambat karena belum adanya dokumen yang diperlukan.

“Para kepala sekolah harus bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan SPK. Kita ingin Senin besok semua gaji sudah harus terbayar,” ujar Seno Aji, Jumat (8/3).

Senada dengan itu, Plt. Kepala Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadhan, menekankan bahwa pencairan hanya bisa dilakukan bagi guru-guru yang telah melengkapi berkas administrasi.

“Kami sudah mulai mencairkan gaji bagi mereka yang berkasnya sudah masuk dan terverifikasi. Namun, ada yang belum menyerahkan SPK sehingga belum bisa diproses,” jelasnya.

Rahmat juga mempertanyakan lambatnya pengurusan administrasi di beberapa sekolah.

“Saya sudah tanya ke kepala sekolah, kenapa ini bisa lama. Padahal jaraknya dekat, bukan di daerah terpencil. Kami sudah kasih batas waktu maksimal 7 Maret, jadi mohon segera diselesaikan,” tegasnya.

Pemprov Kaltim berharap dengan percepatan pengurusan administrasi ini, para guru-guru honorer bisa segera mendapatkan hak mereka tanpa harus menunggu lebih lama.

“Kami memahami kondisi para guru yang sudah bekerja tapi belum menerima gaji. Karena itu, kami mendorong kepala sekolah untuk segera menyelesaikan dokumen yang diperlukan,” tambah Rahmat.

Penulis: Lydia Apriliani  | Editor: Intoniswan

Tag: Guru Honorer