NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah memberikan penjelasan kepada DPRD Kaltim atas pertanyaan fraksi-fraksi tentang mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 tidak mencapai target dalam rapat paripurna DPRD Nunukan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, H j Rahma Leppa, Selasa (11/7/2023).
Menurut Hanafiah, tidak dipungkiri PAD tahun 2022 belum maksimal dari ditarget Rp 130,699.589 miliar hanya terealisasi Rp 106,015 miliar atau 81,11%.
“Salah satu penyebab PAD tak mencapai target karena tahun 2022 ekonomi belum sepenuhnya pulih paska Covid,” kata Hanafiah menjawab pandangan umum fraksi Hanura, Demokrat dan Perjuangan Persatuan Nasional dan Gerakan Karya Pembangunan DPRD Nunukan,” kata Hanafiah.
Menurut dia, saat ini Pemerintah Nunukan berupaya mendorong dan memotivasi instansi pemerintah daearah agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus naik seiring membaiknya perekonomian dengan memaksimalkan inovasi dan kreasi intensifikasi tata kelola sumber-sumber PAD.
Beberapa strategi pemerintah dalam peningkatan PAD dilakukan dengan cara pembebasan sanksi administrasi bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan meluncurkan layanan jemput bola PBB-P2, serta pembayaran langsung kepada petugas Bapenda.
Pemerintah juga bekerjasama dengan Bank Kaltimtara menggunakan alat rekam transaksi pajak/tapping untuk menghindari manipulasi pajak daerah serta menjalin kerjasama dengan kantor pertanahan.
“Semua sertifikat tanah yang belum memiliki PBB diarahkan untuk mendaftarkan PBB-P2 dl Bappeda Nunukan termasuk sertifikat tanah PTSL,” ujarnya.
Terhadap pandangan fraksi Demokrat yang meminta dukungan modal usaha bidang UMKM, Hanafiah menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembinaan dan memberikan fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha.
Dari dukungan yang diberikan diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan produksi UMKM sehingga dapat bersaing dengan produk – produk non UMKM hingga terciptanya kemandirian pelaku usaha dalam memberikan kontribusi pemulihan ekonomi daerah.
“Sejak berakhirnya pandemic Covid-19, Pemerintah Nunukan fokus memperbaiki perekonomian pelaku usaha baik UMK maupun usaha mandiri lainnya,” bebernya.
Khusus pada bidang pendidikan, pemerintah daerah berupa peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan dengan pembangunan fisik dan non fisik secara berkesinambungan dan merata tanpa terkecuali di semua kecamatan.
Pemerintah melalui Dinas Pendidikan sejak tahun 2022 sudah menambah ruang kelas belajar maupun pembangunan unit sekolah baru dari tingkat SD hingga SMP. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak lepas dari perhatian.
“Para guru ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan diklat baik melalui APBD maupun melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) Kalimantan Utara,” ujarnya.
Sama halnya bidang pendidikan, pada bidang kesehatan din tahun 2022 dianggarkan peningkatan SDM dengan merekrut tenaga kesehatan melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Mengenai pemutusan aliran listrik di RSUD, pemerintah melalui dinas terkait telah berkoordinasi dan melakukan perbaikan manajemen,” pungkasnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: PAD