NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Sejumlah fisik proyek tahun anggaran 2018 yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid Kecamatan Nunukan mulai dimonitoring di lapangan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil I Kecamatan Nunukan.“Setelah bupati menyampaikan LKPJ, sekarang giliran dewan memonitoring semua pekerjaan fisik yang telah terealisasi sesuai laporan pemerintah,” kata Ketua DPRD Nunukan H. Danni Iskandar,” Rabu (20/03/2019).
Dalam kegiatan monitoring di Kecamatan Nunukan, turun ke lapangan Ketua DPRD Nunukan, H Danni Iskandar, Wakil Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leffa, Niko Hartono, H Saleh Kembar, Siti Raudah. Proyek yang ditinjau adalah pembangunan jalan dan jembatan kawasan Technopark Mansapa yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran Rp 8.503.600.000. “Realisasi pekerjaan ini cukup memuaskan sesuai realisasi anggaran dan kegiatan,” kata Danni.
Diterangkan, proyek fisik tahun anggaran 2018 tidak banyak sebab, anggaran lebioh banyak digunakan membayar proyek tahun 2016 dan 2017 yang belum terbayar pada tahun tersebut. Jadi tahun anggaran 2018 laporan pembayaran fisik banyak, sedangkan pekerjaan fisiknya sedikit.
Anggota DPRD Nunukan asal Dapil Kecamatan Nunukan juga memonitoring pembangunan 4 Ruang Kelas Belajar (RKB) baru SDN 04 Kecamatan Nunukan dengan anggaran Rp964, 749, 611. Pekerjaan sudah selesai 100% dan RKB siap digunakan di tahun anjaran baru 2019/2020. “SDN 04 Nunukan kekurangan ruang belajar sedangkan jumlah murid banyak, apalagi sekarang menggunakan sistem Full Day School,” sebut Danni.
Terkait RKB baru, Danni menyampaikan bahwa kelengkapan ruang kelas seperti kursi dan meja hingga papan tulis telah dianggarkan di tahun 2018, hanya saja, saat itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan membatalkan pengadaannya karena tidak cukup waktu. “Anggaran mebeler RKB baru sudah siap, mungkin tahun ini disiapkan bersamaan difungsikan kelas baru,” bebernya.
Kegiatan lain yang dimonitoring adalah proyek bangunan arsip bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan. Di lapangan pekerjaan senilai Rp 1 miliar sudah rampung 100% dan bangunan siap digunakan.
Menurut Danni, hasil monitoring dewan terhadap LKPJ Bupati Nunukan akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna. Meski semua kegiatan telah diperiksa Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), tapi DPRD sebagai lembaga pengawasan, berhak mengetahui realisasi keuangan dan pekerjaan. “Kewajiban dewan mengawasi seluruh kegiatan darimanapun sumber dananya. DPRD ingin memastikan ada kesesuaian fisik yang disampaikan dalam LKPJ dengan di lapanangan,” ujarnya. (adv)