TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dari pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) di sejumlah desa di Kalimantan Utara sudah dinikmati masyarakat. Program serupa juga akan terus bergulir sepanjang tahun ke desa-desa yang belum teraliri listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Hal itu disampaikan, Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie, Rabu (10/4/2019) setelah pada hari Senin (8/4/2019) meresmikan pengoperasian PLTS di Dusun Antal, perkampungan pesisir yang masuk dalam wilayah Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. “PLTS ini sudah bisa berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar gubernur.
Menurut gubernur, PLTS sudah dibangun di beberapa titik di Kaltara, sejak dia menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara. Ada PLTS terpadu, adapula PLTS yang terpasang di rumah. PLTS di Antal, sudah hampir setahun digunakan. Fasilitas ini dibangun lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN yang masuk dalam batang tubuh APBD Provinsi Kaltara.
“Dana ini diperjuangkan ke pemerintah pusat, yang kemudian dialokasikan melalui Kementerian ESDM. Ini berarti, pemerintah sekarang telah sangat memperhatikan perkembangan masyarakatnya hingga daerah terisolir,” terangnya.
Selain meresmikan fasilitas PLTS, gubernur sempat transit di SD 003 Desa Salimbatu. Satu-satunya sekolah yang ada di daerah terdekat kampung Antal. Aspirasi yang masuk, adalah dibangunnya sekolah menengah pertama (SMP).
Atas permintaan masyarakat tersebut, gubernur mengatakan, harus diperhatikan, kewenangan mendirikan SMPberada di pemerintah kabupaten atau kota. Dan, dalam kondisi tertentu, Pemprov Kaltara dapat memberikan bantuan untuk pembangunannya. Itupun apabila pemerintah kabupaten atau kota menyatakan tidak sanggup untuk membangunnya. “Saya berharap setiap aspirasi masyarakat ini, dapat segera diproses dan ditindaklanjuti Pemkab Bulungan,” kata gubernur.
Aspirasi lainnya yang disampaikan masyarakat, adalah pembangunan sumur bor air tanah. Gubernur menginstruksikan kepada Dinas ESDM dan BPKAD untuk mengaloksikan anggaran untuk pembangunan sumur bor air tanah pada tahun depan. Untuk itu, perlu disurvei lokasinya yang tepat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Adapula permintaan untuk rehabilitasi rumah. Tentu, tidak bisa seluruhnya namun ada syarat atau ketentuan yang ada. Tim yang sudah dibentuk pada DPUPR-Perkim untuk melakukan survei dan identifikasi rumah yang diprioritaskan. “Skema bantuannya, dalam bentuk uang atau bahan bangunan. Besaran bantuan, Rp 7,5 juta hingga 25 juta per rumah. Sistemnya, swakelola oleh pemilik rumah sendiri,” kata gubernur. Usai pelaksanaan akan ada pemeriksaan untuk memastikan bahwa rehab sudah dilakukan dengan baik. Ketua RT setempat juga perlu berkoordinasi dengan tim dari DPUPR-Perkim Kaltara.
Untuk menara telekomunikasi, menurut gubernur, nanti akan dipertimbangkan kemungkinan membangunnya. Pemprov terus mendesak pihak operator untuk memanfaatkan menara yang sudah dibangun, salah satunya PT Telkom. Untuk jembatan yang rusak akan dilakukan perbaikan titik yang rusak.
Kepada Kepala Dinkes, gubernur minta diprogramkan pengobatan gratis dokter spesialis di Dusun Antal. Warga juga menyampaikan keluhan transportasi bagi warga yang sakit. Untuk saat ini, dapat memanfaatkan ambulans air yang disediakan secara gratis bagi seluruh warga Kaltara.
Warga juga bisa memanfaatkan fasilitas penunjang kesehatan lainnya yang disediakan Pemprov Kaltara secara gratis, seperti ambulans yang diserahkan tahun lalu untuk setiap pemerintah kabupaten dan kota.
Setiap warga penerima manfaat ini, biaya pengobatannya ditanggung Pemprov Kaltara, hingga sembuh. Bahkan apabila meninggal dunia, akan diantarkan ke rumah keluarganya untuk disemayamkan dengan layak. “Apabila ada program yang dijalankan Pemprov Kaltara ini tidak direspons oleh instansi terkait, maka silakan lapor kepada saya untuk menjadi catatan bagi kepala dinas yang bersangkutan,” kata gubernur. (001)