SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Dua tahun anggaran perjalanan dinas yang dihabiskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mencapai Rp19,858 miliar. Rinciannya di tahun anggaran 2016 sebesar Rp8,258 miliar dan di tahun 2017 sebesar Rp11,6 miliar. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 alokasi dana perjalanan dinas DPRD Samarinda sebesar Rp12 miliar.

Demikian salinan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perjalanan dinas untuk DPRD Samarinda yang diperoleh Niaga.asia dari Pemerintah Kota Samarinda, hari Selasa (20/3).

Dari pertanggung jawaban penggunaan anggaran perjalanan, sekitar 90 persen atau Rp17,872 miliar dipakai 45 anggota DPRD. Sisanya 10 persen atau Rp1,985 dipakai untuk perjalanan tenaga ahli, staf, dan pejabat struktural di DPRD. “Ya seperti itu garis besar pertanggung jawaban penggunaan anggaran perjalan dinas yang masuk ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Samarinda,” kata  sumber yang enggan disebutkan namanya.

Berdasarkan hitungan-hitungan rata-rata, dalam dua tahun satu orang anggota Dewan menggunakan uang rakyat untuk perjalanan dinas  adalah Rp19,858 miliar dibagi 45 orang atau sebanyak Rp397,155 juta, atau tiap bulan rata-rata Rp16,548 juta/orang. Kalau dibagi lagi untuk tiap minggunya anggota Dewan menerima dana perjalanan dinas Rp4,137 juta.

Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Rakyat (LSR) Kaltim, Muhammad Ridwan ketika diminta  tanggapannya oleh Niaga.asia menyebut apa yang disampaikan Assisten Sekda Samarinda Bidang Pemerintahan dan Kesra, H Hermanto tidak ada yang perlu diprotes anggota DPRD Samarinda, apalagi produktifitas Dewan membuat peraturan daerah juga sangat minim, dan masyarakat juga tidak merasakan apa-apa dari apa yang dikerjakan anggota DPRD.

“Kalau anggota DPRD keberatan, ya silakan buktikan untuk kegiatan apa saja dana perjalanan dinas yang sudah dicairkan dan apa efek positifnya bagi masyarakat. Kalau untuk anggota Dewan sendiri, pasti ada manftaannya, untuk rakyat kan tidak jelas manfaatnya,” kata Ridwan. (001)