Bandara APT Pranoto Masih Perlu Rp250 Miliar untuk Didarati Boeing

agus
H Agus Suwandy

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Bandara Internasional APT Pranoto Samarinda masih memerlukan dana paling sedikit Rp250 miliar untuk bisa didarati pesawat besar  sejenis boeing 737 sebab, masih ada dua fasilitas sisi udara yang perlu dibangun, yakni apron dan taxiway.

“Belum, belum bisa dalam waktu dekat didarati pesawt berbadan lebar seperti Boeing 737. Kita perlu bersabar. Supaya bisa didarati pesawat besar masih ada yang perlu dibangun di sisi udara. Uang yang diperlukan masih sangat besar. Kita harapkan dananya dari APBN melalui Kementerian Perhubungan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H Agus Suwandy pada wartawan, Senin (28/5/2018).

Menurutnya, di sisi udara dari Bandara APT Pranoto, kalau mau jadi bandara internasional, apron masih harus diperluas agar bisa menampung pesawat berbadan lebar. Apron adalah  tempat parkir pesawat yang dekat dengan terminal building. Kemudian juga perlu dibangun taxiway menghubungkan apron dan runway. “Konstruksi apron umumnya beton bertulang, karena memikul beban besar yang statis dari pesawat,” ujarnya.

Agus menerangkan, taxiway saat ini di Bandara APT Pranoto belum ada. Taxiway fungsinya apron dengan runway. Panjang taxiway sama dengan panjang runway. Kalau panjang runway APT Pranoto 2.250 meter, taxiway panjangnya juga 2.250 meter, cuma konstruksi dan lebarnya tidak harus sama. “Taxiway itu jalan bagi pesawat menuju ujung landasan saat mau take of,” katanya.

Untuk dua kegiatan tersebut, kata Agus, diperkirakan dana yang diperlukan sekitar Rp250 miliar atau bisa mencapai Rp300 miliar lagi. Untuk angka pastinya masih perlu diteliti tanah yang akan dijadikan taxiway. “Dari fakta yang ditemukan saat membangun runway, tanah di bandara itu memang tak stabil,” katanya.

Masalah lain yang masih tersisa saat ini, ungkapnya, ada belasan meter tanah di sisi runway tidak matang, atau bergoyang kalau menerima beban saat pesawat landing atau mau take of. Masalah tanah tak stabil itu masih harus diclearkan Dishub Kaltim sebagai pengelola proyek di tahun 2018. “Kami sendiri di Komisi III belum tahu apakah dana yang ada dikelola Dishub Kaltim cukup mengatasi masalah yang ada di runway,” ujar Agus Suwandy. (001)