SAMARINDA. NIAGA.ASIA-Kendati sudah kondusif, konflik etnis yang terjadi di Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) baru-baru ini, menyisakan banyak korban trauma. Dari itu Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia dan IV yang membidangi kesejahteraan sosial di  DPRD Kaltim menjadwalkan ke PPU.

Hal tersebut disampaikan sejumlah Anggota DPRD Kaltim pada Rapat Badan Musyawarah, Selasa (22/10). Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan rencana terjun kelapangan tersebut telah dijadwalkan awal Desember 2019.

Ia menyebutkan, menurut informasi dari pihak kemanan kondisi PPU sudah kondusif akan tetapi berdasarkan laporan dari masyarakat masih meninggalkan trauma dan rentan timbulnya isu-isu yang dapat memecah belah.

“Saat ini masih ribuan personil aparat masih disana, sebagai wakil rakyat harus menunjukkan empati terhadap peristiwa itu, nanti akan dilihat langsung bagaimana kondisi para korban khususnya anak-anak bagaimana pemenuhan pendidikan dan kesehatannya,”tuturnya.

Politikus PDIP itu menilai penanganan terhadap konflik di Kaltim dan PPU haruslah cepat dilakukan pasalnya, Benua Etam menjadi Ibu Kota Negara (IKN) sudah masuk prioritas perencanaan pembangunan nasional.

“Jangan sampai konflik-konflik yang tidak seharusnya terjadi menjadi persoalan sehingga menghambat laju pembangunan dalam arti luas jelang IKN. Untuk itu pihaknya meminta kepada pihak keamanan dalam hal ini TNI dan Polri beserta tokoh agama dan masyarakat untuk terus melakukan upaya antisipasi daerah-daerah rawan terjadinya konflik,” imbuhnya. (adv)