SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sisa waktu menggunakan anggaran tahun 2023 tinggal sekitar 5 bulan 15 hari. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta benar-benar memaksimalkan serapan anggaran dan berhitung sebab, masih ada proyek yang baru selesai dilelang tapi progres fisiknya di lapangan masih rendah.

“Masih ada proyek pembangunan  yang baru selesai tahap lelang, namun persentase fisiknya  masih rendah,” kata Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, Selasa (17/10/2023).

Ia juga mengingtkan Dinas PUPR untuk memberikan perhatian dan pengawasan maksimal pada  tiga proyek multi years contract (MYC), yakni polder di Bengkuring, penurapan di Sungai Karang Mumus dan terowongan di Selili.

“Dinas PUPR mengelola anggaran kurang lebih Rp 1,2 triliun di 2023. Sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan baru kurang lebih 19 persen. Saya anggap itu masih rendah,” kata Angkasa Jaya.

Politikus PDI Perjuangan ini, mengatakan, bahwa Dinas PUPR telah menyakinkan pihaknya bahwa hingga akhir 2023, seluruh proyek yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan pengerjaannya.

“Dari PUPR itu meyakinkan kami bahwa di akhir tahun anggaran nanti mereka bisa menyerap sampai dengan 95 persen,” ujarnya.

Komisi III berharap agar anggaran Rp 1,2 triliun tersebut dapat terserap secara maksimal pada akhir Triwulan III-2023. Mengingat, pada APBD-Perubahan 2023 Dinas PUPR Samarinda dapat tambahan  anggaran sekitar Rp 6,6 miliar.

“Itu yang saya kejar. Jadi harapan kami semua pekerjaan itu bisa terlaksana, dan kami monitor. Semoga tidak lagi menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) seperti pada 2022 yang begitu besar,” tegasnya.

Penulis: Kontributor Niaga.Asia, Teodorus |  Editor: Intoniswan | ADV DPRD Samarinda

Tag: Infrastruktur