SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) Murni Tahun Anggaran 2023 Rp17 triliun lebih. Setelah Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2023 nanti bisa totalnya menjadi Rp20 triliun.
“Tambahan Rp3 triliun nanti di Perubahan-APBD berasal dari DBH Kelapa Sawit dan bagi hasil dari kompensasi dana emisi karbon,” kata Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi ketika berbicara di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Provinsi Kaltim bertajuk “Sinergi dan Inovasi: Memperkuat Ketahanan & Kebangkitan Menuju Indonesia Maju” di Kantor Bank Indonesia di Samarinda, Rabu (30/11/2022).
Pertemuan dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kaltim, ▪ Pimpinan Instansi Vertikal dan OPD Provinsi Kaltim, Pejabat dari Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kaltim, Kepala OJK Provinsi Kaltim dan Kepala Perwakilan BI Balikpapan, dan Pimpinan perbankan, pelaku usaha, akademisi dan media cetak/elektronik.
Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Ricky P. Gozali dan Gubernur Kaltim, H Isran Noor tidak dapat hadir karena harus menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Nasional di Jakarta yang dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Menurut Hadi, capaian ABPD Kaltim Rp17 triliun dan nanti di Perubahan APBD dapat tambahan Rp3 triliun, sehingga jadi Rp20 triliun, adalah tertinggi sepanjang sejarah Provinsi Kaltim.
Angka Rp20 triliun itu adalah angka minimal.
“Kalau dana kompensasi emisi karbon USD 120 juta tidak dibagi tiga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kaltim bisa lebih besar lagi APBD-nya dan Kaltim adalah satu-satunya provinsi mendapat kompensasi emisi karbon,” paparnya.
APBD sebesar Rp20 triliun tersebut, dari sisi angka sepertinya besar, tapi bila dibandingkan dengan luas wilayah Kaltim yang perlu dibangun, dimana luasnya dengan pulau Jawa, APBD Rp20 triliun itu kecil.
Dari itu, kata Wagub, dengan ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Pemprov Kaltim berharap APBN bisa tambah banyak dialokasikan ke Kaltim. Selama ini APBN sekitar 60% digunakan membangun pulau Jawa dan 20% ke Sumatera, sisanya 20% dibagi ke Indonesia Timur, termasuk Kaltim.
“Kita berharap dengan IKN di Kaltim porsi APBN nanti lebih merata, pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi dari Indonesia untuk Indonesia,” kata Hadi.
Ia berharap nanti dengan IKN di Kaltim, ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia dan antar wilayah di Kaltim bisa diatasi oleh APBN.
“Kita juga tidak ingin nanti ketika kita jalan-jalan ke IKN serasa masuk “surga” tapi setelah kembali ke kawasan penyangga, Kukar, Samarinda, Balikpapan, Penajam dan daerah lainnya serasa masuk “neraka”,” kata Hadi berseloroh.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: APBD Kalimantan Timur