SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kuliah umum dan bedah buku “Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999” di Universitas Mulawarman (Unmul) menghadirkan Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang sebagai Keynote Speaker, Selasa (28/2/2023.
Dengan mengundang pejabat lainnya, diantaranya Walikota Samarinda, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Timur serta OPD lainnya. Sekitar 2800 Mahasiswa Unmul mengikuti kuliah umum dan diskusi buku di GOR 27 September Unmul. Kuliah umum dan bedah buku di Unmul ini merupakan yang ke-25 kalinya digelar di Indonesia.
Pius Lustrilanang sebagai penggagas buku ALDERA menceritakan perjuangan mahasiswa pada akhir 80-an, gerakan yang muncul sekian tahun setelah gerakan mahasiswa dibungkam rezim orde baru pada 1978. Ditandai dengan didudukinya kampus gerakan pada saat itu.
“Setelah pembungkaman mahasiswa pada 1978, ada kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Mahasiswa tidak boleh berpolitik di dalam kampus. Tugasnya belajar saja,” terang Pius yang juga mantan aktivis tersebut.
Tujuan dari hadirnya Buku ALDERA ini, agar mahasiswa bisa melanjutkan perjuangan mahasiswa terdahulu. Dia berharap, siapapun yang membaca buku tersebut, khususnya mahasiswa, bisa terpanggil dan ikut terlibat dalam demokrasi yang telah diperjuangkan.
Sementara itu, Walikota Samarinda Andi Harun memberikan tanggapan positif dengan hadirnya buku ALDERA tersebut. Andi Harun mengungkapkan, ALDERA merupakan buku tentang perjuangan reformasi, dimana setiap pergantian rezim selalu terdapat korban mulai dari orde lama hingga orde baru.
“Kita semua diingatkan tentang mahalnya harga demokrasi,” terangnya.
Menurut Andi Harun, kajian bedah buku ini berfokus pada ideologi kiri yaitu politik yang dibangun untuk kerakyatan, dimana pertama kali muncul saat revolusi Prancis diera kepemimpinan Napoleon Bonaparte.
“Orde reformasi hadir sebagai bentuk perjuangan mempertahankan dan meningkatkan kualitas demokrasi,” kata orang nomor satu di Samarinda itu.
Dimasa sekarang diskursus tentang sistem kenegaraan juga penting dilakukan, sebagaimana Tiongkok dan Singapura. Sistem politik kedua negara yang bersifat otokrasi dibarengi dengan demokratisasi ekonomi.
“Kalau dibandingkan dengan Indonesia, demokrasi kita bagus namun tidak dengan demokratisasi ekonominya, maka pilihan kita dimana, apakah akan mengambil jalan tengahnya, hal ini dapat menjadi diskursus akademisi dan mahasiswa,” tutupnya.
Penulis: Ade Saputra | Editor: Intoniswan
Tag: Bedah BukuPengetahuan Umum