JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kinerja APBN hingga Oktober 2023 on-track, sejalan dengan belanja yang semakin besar, APBN mulai mencatatkan defisit Rp700 miliar.​

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.240,8 triliun atau 73,2% Pagu APBN, terkontraksi 4,7% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.572,2 triliun (70,0% dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp768,7 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp803,6 triliun.

“Sebanyak 57,2% dari BPP atau sebesar Rp899,1 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik di sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, sektor Pendidikan, dan sektor infrastruktur,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi APBN KiTa secara daring, Jumat (24/11) secara daring.

Menurut Menkeu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) per Oktober 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya, mencapai Rp668,5 triliun (82,1% dari Pagu) atau turun 1,6% (yoy). Penyaluran DBH lebih rendah 11,4% (yoy) terutama karena pada 31 Oktober 2022 terdapat  penyaluran Kurang Bayar DBH, dan Dana Otonomi Khusus lebih rendah 24,9% (yoy) karena beberapa daerah belum menyampaikan syarat salur.

“DAK Fisik lebih rendah secara nominal, namun secara persentase penyaluran mengalami peningkatan. Sementara, penyaluran Insentif Fiskal (IF) naik 10,1% (yoy) karena telah dilakukan penyaluran IF Kinerja kesejahteraan masyarakat sebesar 50% dari pagu.”

DAK Nonfisik lebih tinggi 2,3% (yoy) didukung peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur. DAU lebih tinggi karena telah dilakukan penyaluran tahap III DAU bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang PU termasuk DAU untuk penggajian PPPK, dan kinerja penyaluran Dana Desa lebih baik karena insentif sudah mulai disalurkan pada bulan Oktober 2023.

Dikatakan Menkeu, pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi dialokasikan untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan program Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 193.425 unit rumah dan melalui LMAN untuk membiayai PSN.

“Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), termasuk bantuan kebutuhan medis berupa obat-obatan dan alat-alat Kesehatan di Jalur Gaza,” ujar Menkeu.

Realisasi pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.240,1 triliun (90,9% dari Target APBN 2023), tumbuh 2,8% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.

“Penerimaan Pajak telah mencapai Rp1.523,7 triliun (88,69%% dari Target), tumbuh 5,3% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya 5,9% (yoy),” ungkap Menkeu lagi.

Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik, namun mulai melambat dipengaruhi oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).​ Pertumbuhan neto kumulatif mayoritas jenis pajak dominan positif, PPN pada bulan Oktober mencatatkan kinerja yang baik apabila tidak memperhitungkan kompensasi BBM.

Secara sektoral, mayoritas sektor tumbuh positif meskipun sektor pertambangan dan perdagangan terkontraksi semakin dalam karena restitusi dan tidak berulangnya pembayaran kompensasi BBM.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp220,8 triliun (72,8% dari Target), turun 13,6% (yoy) dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Cukai. Penerimaan Bea Masuk tumbuh 1,8% (yoy) meskipun kinerja impor terkontraksi 7,8% (yoy), didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs USD, sementara Bea Keluar turun 74,4% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) meskipun volume ekspor tumbuh, turunnya volume ekspor tembaga, dan berhentinya ekspor bauksit sejak Maret.

“Semantara itu, penurunan penerimaan Cukai disebabkan oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang turun 4,3% (yoy) karena penurunan produksi,” paparnya.

Realisasi PNBP

Menkeu melaporkan, realisasi PNBP terjaga tetap positif, bahkan telah melebihi target di tengah fluktuasi harga komoditas, yaitu sebesar Rp494,2 triliun (112,0% dari Target) atau tumbuh 3,7% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan pendapatan SDA non-Migas, Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan BLU. Pendapatan SDA non-migas mencapai Rp116,8 triliun (180,3% dari Target), meningkat akibat penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batubara.

Pendapatan KND mencapai Rp74,1 triliun (150,9% dari Target) disumbang setoran dividen BUMN perbankan dan non-perbankan. Pendapatan BLU (86,7% dari Target) naik utamanya disebabkan peningkatan Pendapatan BLU non kelapa sawit. Sementara itu, pendapatan SDA Migas (74,6% dari Target) melambat disebabkan oleh menurunnya Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi.

“PNBP Lainnya (117,8% dari Target) menurun disebabkan oleh penurunan pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan pendapatan minyak mentah (DMO),” papar Menkeu.

APBN bulan Oktober mencatatkan defisit sebesar Rp0,7 triliun atau 0,003% PDB, sementara keseimbangan primer masih tercatat positif sebesar Rp365,4 triliun (Oktober 2022: positif Rp144,4 triliun). Pembiayaan anggaran terealisasi Rp168,5 triliun. Pembiayaan utang (neto) melalui SBN dan pinjaman hingga akhir Oktober 2023 terealisasi sebesar Rp203,6 triliun (29,2% Target), atau turun 59,9% (yoy).

“Sebagai kesimpulan, kondisi dunia saat ini menunjukkan tekanan global yang masih tinggi disebabkan eskalasi tensi geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan fluktuasi harga komoditas.,” katanya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya, lanjut Menkeu, namun aktivitas perekonomian dan masyarakat masih tumbuh seiring dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali.

Pemerintah akan terus menjaga aktivitas ekonomi domestik dan mewaspadai dampak perlambatan global. Di samping itu, kinerja APBN yang on-track hingga Oktober 2023 akan terus ditingkatkan serta diakselerasi untuk menjaga aktivitas perekonomian dalam negeri dan mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber.

Sumber: Biro KLI Kemenkeu | Editor: Intoniswan

Tag: APBN 2023